Pemkab Bogor Belum Siap Tanggung Anggaran Jika Honorer Jadi PPPK

Ilustrasi tenaga honorer. IST

CIBINONG – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman, menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang menghapus status tenaga honorer dan mengalihkannya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Usep menilai kebijakan tersebut akan memberatkan daerah. Sebab, gaji PPPK merupakan tanggungjawab daerah sesuai aturan yang berlaku saat ini.

“Kita harus mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat itu, sehingga kita di daerah harus melakukan persiapan salah satunya perisapan anggaran. Apalagi jika 2023 benar dilaksanakan diamana tenaga kerja honorer itu dialihkan menjadi PPPK,” kata Usep, Selasa (7/6/2022).

Jika pengalihan status kerja tersebut terjadi, Usep berharap proses seleksi yang dilakukan untuk PPPK dilaksanakan di Kabupaten Bogor. Begitu juga dengan formasi sesuai dengan yang dibutuhkan.

Sebab, dia mengaku khawatir jika formasi PPPK diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Bogor.

“Formasi kebutuhan peagawainya harus kita yang menentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan di Pemkab saat ini. Untuk lebih lanjutnya kita akan panggil BKPSDM agar nanti teknisnya seperti apa,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan, kebijakan penghapusan tenaga honorer yang resmi dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di instansi atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023, membuat Pemkab Bogor dilema.

Musabab, kebutuhan pegawai di Kabupaten Bogor sangatlah tinggi. Kekhawatiran itu ditambah jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki Pemkab Bogor setiap tahunnya terus berkurang.

“Sangat dilematis kita, karena untuk menutupi kebutuhan ASN saat ini kita dibantu dengan tenaga kerja honorer,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan.

Menurutnya, dalam surat ederan Kemenpan RB tersebut, Pemkab Bogor sudah tidak boleh mengangkat tenaga kerja honorer. Bahkan, nantinya pekerja honorer akan diikutsertakan dalam tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Tenaga kerja honor yang ada itu diusulkan menjadi PPPK untuk diberikan kesempatan, terkecuali untuk tenaga security, sopir dan kebersihan. Tapi itupun harus melalui pihak ketiga,” jelas Irwan.

Sedangkan untuk tenaga kerja honorer atau outsorsing yang tidak lolos tes PPPK, lanjut Irwan, pihaknya akan merumuskan kebijakan baru.

“Kesempatan itu hanya sampai 2023, makannya nanti kita akan rumuskan kebijkannya untuk mengantisipasi tenaga kerja honorer yang tidak lolos tes,” kata dia. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.