Pemkab Bogor Ajukan 4.000 Kouta Guru Honorer Jadi PPPK di Tahun 2025

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengajukan usulan 4.000 kouta guru honorer ke Pemerintah Pusat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan oleh Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu setelah Forum Guru Honorer Negeri (FGHN) mendesak agar ada penambahan kouta pengangkatan PPPK di Kabupaten Bogor.

“Dari 4.000 guru honorer yang diusulkan, yang disetujui 2.300 oleh pemerintah pusat. Kami usulkan lagi 1.700 formasi tambahan untuk selanjutnya diangkat menjadi PPPK,” katanya kepada wartawan.

Ia menjelaskan bahwa usulan formasi PPPK tidak dapat langsung disetujui, sebab ada beberapa test yang perlu diikuti oleh para peserta guru honorer.

“Anggaran gaji PPPK dari pemerintah pusat, tinggal ditambahkan anggarannya oleh Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Pemberitaan sebelumnya Forum Himpunan Guru Honorer Negeri mendesak Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor untuk mengangkat 2.303 guru honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Ketua Forum Himpunan Guru Honorer Negeri Kabupaten Bogor, Esa Saputra bahwa ada 2.303 guru menuntut hak untuk diangkat menjadi PPPK.

“Kami menuntut hak yang sudah passing grade yang sudah lulus diambang batas honorer di kabupaten bogor. Jumlahnya itu yang sudah passing grade ada 2.303 sedangkan yang dikasih di kabupaten bogor hanya 800 dan itu sangat disayangkan,” katanya kepada PAKAR, pada akamsi 30 Mei 2024.

Ia mengungkapkan 2.303 guru honorer yang sudah passing grade belum mendapat titik terang.

“Karena yang sudah passing grade 2.303 tapi mengajukan 800 dan keseluruhannya dari Kabupaten bogor 2.235 kalau yang khusus itu guru. Dan untuk itu kami memohon menuntut tuntutannya bahwa yang sudah passing grade ini tinggal diangkat sesuai dengan apa yang kami harapkan,” ungkapnya.

Jadi peluang itu ada di kouta formasi supaya kami terangkut ditahun sekarang dan tuntutan kami adalah prioritaskan usulan kami terlebih dahulu 2.203 dari 40 Kecamatan.

“Alasan komisi IV itu kalau anggaran difisit dan sudah di apbd kabupaten bogor Rp 10 triliun dan 30 persen dari apbd masih besar Rp 1,1 triliun. Jadi kami sekali lagi meminta bukan 800 guru yang diusulkan tetapi 2.235 guru,” pungkasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.