Pemilih ‘Swing Voters’ Menentukan Arah Pilpres 2024

Direktur SDI, Azka Abdi Amrurobbi, tengah memaparkan hasil survei terbaru terkait Pilpres 2024.(Marhad | Pakar)

JAKARTA – Skala Data Indonesi (SDI) menyelenggarakan Rilis Survei Nasional terkait dengan elektabilitas pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang diselenggarakan di Kopibrug, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).

Menurut Direktur SDI, Azka Abdi Amrurobbi, survei nasional ini dilakukan tatap muka langsung. Sementara jumlah sampel yang diambil sebanyak 1.240 responden, margin of error kurang lebih 2,78%, level of confidence 95% dan teknik sampling berupa multi stage random sampling.

“Dinamika elektabilitas pasangan Capres-Cawapres masih bergerak dinamis sehingga Pilpres satu atau dua putaran masih belum diketahui,” kata Azka dalam paparannya.

Prabowo-Gibran, lanjut Azka, menempati posisi puncak elektabilitas dengan memperoleh dukungan sebesar 45,7%. Disusul Anies-Muhaimin sebesar 27,6% dan Ganjar-Mahfud sebesar 16,9%. Sementara yang tidak tahu/tidak menjawab (undecided voters) sebesar 9,8%.

Meski demikian, pemilih swing voters atau pemilih yang masih dapat berubah pilihan sebesar 19,6%. Sehingga dengan demikian suara swing voters dan undecided voters sangat menentukan arah Pilpres ke depan. Karena itu, Pilpres akan digelar satu atau dua putaran, salah satu variabel yang penting ialah kemana arah sura swing voters dan undecided voters,” jelas Azka.

Di bagian lain Azka juga memaparkan dari hasil survei SDI, bahwa debat Capres dan Cawapres cukup berpengaruh terhadap landasan publik memilih pasangan Capres dan Cawapres.

Sebanyak 29,8% pemilih menganggap debat Capres dan Cawapres berpngruh terhadap pilihannya dan 23,5% menganggap cukup berpengaruh. Sedangkan 22,7% pemilih menganggap debat biasa saja. 4,2% kurang berpengaruh dan 8,1 menanggap tidak berpengaruh sama sekali terhadap pilihan mereka.

“Netralitas dalam Pemilu 2024 juga dianggap sangat penting. dari hasil survei SDI, publik menganggap bahwa aparat negara yang paling netral ialah TNI. Disusul oleh Polri dan ASN. Sedangkan publik juga menganggap bahwa penyelenggara Pemilu yang paling netrak ialah KPU, disusul oleh Bawaslu dan DKPP,” pungkasnya. =MHD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.