Pemerintah Kabupaten Bogor Pertahankan Predikat SAKIP B

0
196
AKUNTABILITAS KINERJA : Wakil Bupati Bogor menerima penghargaan SAKIP B dari Menpan RB Syafrudin. HUMAS PEMKAB BOGOR

BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil mempertahankan nilai B untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018.

Penyerahan penghargaan diberikan langsung  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin kepada Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan dalam  acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Wilayah I yang meliputi wilayah Sumatera, Banten, dan Jawa Barat di Ballroom Hotel The Luxury, Bandung, Senin (28/1/2019).

Wakil Bupati Iwan Setiawan menjelaskan, SAKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, SAKIP juga merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

“Predikat B ini ini merupakan hasil kerjasama dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang ikut merumuskan berbagai kebijakan di Kabupaten Bogor. Dengan diterimanya penghargaan ini, harus dijadikan motivasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan tupoksinya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, nyaman dan berkeadaban,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima proonline.

Iwan pun mengimbau agar predikat yang diraih untuk langsung berpuas diri. Sebaliknya,harus terus berkerja keras untuk meningkatkan predikat setiap tahunnya.

“Capaian ini tentunya menjadi modal untuk seluruh jajaran agar melakukan peningkatan kinerja dan evaluasi secara maksimal, agar SAKIP di tahun 2019 mendapat nilai A,” tandasnya.

Menpan-RB Syafruddin mengatakan Rapor SAKIP tidak hanya sekedar untuk memberi penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi juga sebagai ukuran terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah.

Syafruddin mengatakan khusus wilayah I yang meliputi 185 provinsi dan kabupaten/kota se-wilayah Sumatera, kecuali Lampung, Banten, dan Jawa Barat penghematan mencapai Rp 35,5 triliun.

“Saya mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh gubernur, bupati dan wali kota, dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya, pasalnya mengubah ‘mind set’ seluruh pegawai tidaklah mudah, mengajak untuk berubah sungguh sulit,” katanya.***

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.