Pemda Diminta Ciptakan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus.(Humas DPR)

JAKARTA – Dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menanyakan upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola dan menata kelembagaan atau perangkat pemerintah daerah.

Utamanya dalam aspek kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota, aspek kebutuhan dan potensi daerah, keuangan daerah, sumber daya aparatur daerah dan pola kerjasama antara lembaga.

“Banyak hal yang ditanyakan Komisi II yang berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah,” kata Guspardi, Senin (13/12/2021).

Salah satu yang menjadi perhatian Guspardi ialah pelaksanaan KTP-el. Hingga saat ini dirinya masih banyak mendengar keluhan dari masyarakat terkait KTP-el. Sehingga ia ingin sekali mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan agar kedepannya pelayanan yang diberikan bisa paripurna.

“Pemda harus kejar bola, harus transparansi. Saat ini transparansi merupakan keniscayaan. Setiap kebijakan yang diambil harus bisa di akses masyarakat, sehingga jika kebijakan itu tidak sesuai UU, masyarakat dapat mengkritik. Kita berharap bagaimana langkah- langkah ini bisa dilakukan secara sistematis dan masif supaya  masyarakat mendapatkan pelayanan luar biasa,” tururnya.

Selain itu, Guspardi juga menjelaskan tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dilahirkan untuk mempercepat proses birokrasi yang dibutuhkan investor dalam mendapatkan izin.

“UU ini terkesan kekuasaan daerah ditarik ke pusat, padahal tujuan pemerintah mempercepat proses birokrasi, kami tahu pemerintah melakukan satu pintu tetapi tetap saja masih ada kendala yang dihadapi para investor,” imbaunya.MHD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.