Pembangunan di Lahan Hijau Kawasan Puncak, Kades Tugu Utara : Perizinannya Sedang Berproses

Inilah salah satu proyek yang mengeksploitasi dan merusak perkebunan teh di kawasan puncak. Firman | Pakar

CISARUA – Maraknya pembangunan dikawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, yang menggerus lahan hijau, seperti di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, mengancam kerusakan alam dan ekosistem yang ada di lokasi tersebut. Seperti diketahui, kawasan Puncak dikenal dengan keindahan alam dan surga kebun teh dengan cuaca dingin yang menjadi data tarik para wisatawan.

Saat ini, sejumlah pembangunan lokasi wisata sedang digencarkan dibangun di kawasan Puncak. Tentunya hal itu akan mengancam kerusakan alam serta lingkungan, dan mengakibatkan sejumlah dampak negatif bagi keberlangsungan alam kedepan.

Kepala Desa Tugu Utara, Asep Ma’mun Nawawi mengakui bahwa saat ini marak pembangunan tempat wisata di kawasan Puncak. Namun demikian, Kades berkilah bahwa segala proses perijinan, baik tingkat lingkungan dan pemerintah daerah sudah dilayangkan kepada pihak-pihak yang melakukan pembangunan.

“Itu infrastukturnya saja lagi di perbaiki, itu sudah ada ijin dari masyarakat serta camat dan saya sudah tanda tangan berdasarkan izin lingkungan dari masyarakat,” kilah Kades kepada Pakar Online pada Senin 03 Juni 2024.

Menurutnya, kegiatan eksploitasi kawasan kebun teh yang informasinya akan disulap menjadi tempat wisata di wilayah Desa Tugu Utara tersebut memang sudah sesuai aturan dan memiliki izin dari masyarakat sekitar. Walaupun saat ini pembangunan hanya berlangsung untuk pembukaan jalan masuk saja.

“Secara aturankan cut and fill kan tidak ada aturan dan masyarakat jangan sampai salah nantinya, itu kan cuma pembangunan akses nya saja serta belum adanya pembanguan secara fisik,” ujarnya.

Kades juga melakukan pembelaan dengan menyebutkan bahwa pembangunan akses jalan masuk itu berada di kawasan lahan pribadi serta tidak masuk dalam kawasan perkebunan dengan total luas lahan sebanyak 16 hektare lebih. “Luasnya 16 hektar dan itu lahannya milik pribadi bukan milik perkebunan, dan akses jalannya sudah kebangunan saat ini hanya untuk muka pintu masuk jalannya saja,” bebernya.

Lanjut Kades, saat ini tim legal dari pemilik lahan tengah melakukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor. “PBG nya juga sedang dilayangkan juga dan kalau mau cross check, silahkan saja, saya terbuka terkait informasi soal perizinan bangunan tersebut,” tegasnya. FIR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.