Pemasangan APK di Angkutan Umum Dilarang, Bawaslu Layangkan Surat ke Dishub

CIBINONG – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) telah melayangkan surat larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di angkutan umum ke Dinas Perhuhubungan Kabupaten Bogor, pada Selasa (5/12/2023).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin bahwa pemasangan APK di angkutan umum tersebut sangat dilarang dan tidak diperbolehkan untuk dijadikan bahan kampanye.

“Betul pemasangan APK di angkutan umum itu jenisnya merupakan bahan kampanye dan itu sangat dilarang karena tidak boleh fasilitas umum dijadikan tempat bahan untuk kampanye masa pemilu 2024 baik itu Pilres, Pilkada maupun Pileg,” katanya kepada PAKAR, pada Selasa (5/12/2023).

Maka dari itu pihaknya melayangkan surat ke Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor soal larangan pemasangan APK di angkutan umum dan meminta untuk melakukan penertiban.

“Kita sudah melakukan rapat sebelum masuk masa kampanye dan untuk tahapan eksekusi penertiban itu ranahnya bukan dikita tetapi Dinas Perhubungan. Makanya kita bersurat ke Dinas Perhubunhan untuk melarang pemasangan APK dan menurunkan APK di fasilitas umum,” ungkapnya.

Ia menyebut untuk sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan secara detail adanya pelanggaran kampanye pemilihan umum 2024 dari masyarakat Kabupaten Bogor.

“Sampai sekarang belum ada secara resmi laporan dari Panwas ke kita terkait pelanggaran kampanye. Tetapi untuk laporan yang berasal dari keterangan WhatsApp kita sering menerima tetapi kita minta informasi itu harus ada syarat formalnya, seperti siapa yang membuat laporan, dan yang lainnya,” terangnya.

Ridwan Arifin menuturkan apabila ada beberapa pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh beberapa peserta pemilihan umum, terdapat beberapa sanksi seperti sanksi pidana, etik, administrasi, dan undang-undang lainnya.

“Sanksi yang akan kita layangkan apabila para peserta melanggar kode etik saat berkampanye, maka itu akan masuk dalam sanksi pidana, etik, administrasi dan undang-undang lainnya. Tetapi kita ingatkan agar para peserta juga saat berkampanye dilarang memberikan uang kepada rumah-rumah warga terkecuali memberikan transport bensin atau memberikan susu dan makanan. Karena hal itu diperbolehkan dan diizinkan melalui Peraturan KPU,” tandasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.