CUBINONG – Pengurus Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro Kabupaten Bogor bersiap siap mendatangi kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Kedatangan mereka guna mempertanyakan dan memastikan rekomendasi untuk melakukan rotasi dan mutasi maupun promosi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor yang selama ini menjadi alasan ditunda tundanya pelaksanaan mutasi dan rotasi.
Ketua PDK Kosgoro Kabupaten Bogor Abdul Haris Maraden, menegaskan, alasan belum turunnya rekomendasi untuk pelaksanaan mutasi dan rotasi, menjadi sebuah pertanyaan. Pasalnya kata dia, sudah berbulan bulan alasan itu dilontarkan.
“Akibat Penundaan pengisian kekosongan pejabat pemkab ini, berdampak kepada pelayanan masyarakat. Mutasi yang molor menyebabkan rakyat jadi korban, makanya Kami akan mendatangi kemendagri untuk mempertanyakan kebenarannya,” kata Haris Maraden kepada Pakar.
Dia menambahkan, ingin mengetahui penyebab belum turunnya rekomendasi tersebut karena lanjut dia terdapat kejanggalan pasalnya sampai berbulan-bulan. “Ini ada apa, kurang masuk akal sampai berbulan-bulan rekomendasi dari kemendagri. Makanya kami akan pertanyakan langsung ke Jakarta, dengan akan mengajak elemen masyarakat lain di Kab Bogor untuk bersama-sama ke sana” tegasnya.
Dampak dari belum dilakukan rotasi, mutasi maupun promosi puluhan pejabat di Lingkup Pemkab Bogor, mengganggu sisi pelayanan disejumlah SKPD. Mengingat terdapat sejumlah SKPD yang dijabat Pelaksana tugas (Plt). “Kita tau semua kewenangan Plt di sebuah SKPD itu terbatas,” ujarnya.
“Bukan sebatas kewenangan, lebih dari itu faktanya beberapa project tidak selesai dikerjakan juga penyerapan anggaran beberapa kegiatan tidak maksimal, dinas-dinas seperti itu wajib diganti,” sambungnya.
Belum adanya penyegaran di SKPD itupun, berdampak buruk pada serapan anggaran yang akan sangat rendah, terbukti dengan serapan anggaran tahun anggaran 2022 kemarin yang tidak mencapai target. “Ini jangan sampai terjadi lagi di tahun 2023 nanti,” imbuhnya.
Dia meminta pihak BKPSDM dan Plt Bupati harus menjelaskan, kapan surat permohonan rekomendasi untuk melakukan mutasi dikirim ke Jakarta dengan no suratnya. “Jangan jangan ini belum dikirim karena adanya sesuatu dan lain hal. Jangan gara-gara kepentingan tertentu mengorbankan rakyat, makanya kami tergerak untuk bergerak karena kami curiga dengan alasan rekomendasi belum turun,” pungkasnya. UJG
