Panwaslu Pamijahan Pantau Medsos Milik Para Caleg

PAMIJAHAN – Petugas Panwaslu Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, melakukan pengawasan terkait pelanggaran jelang pemilu yang menggunakan sosial media. Bahkan dari 18 calon legislatif (Caleg) asal Pamijahan, telah dimintai akun media sosialnya oleh pihak Panwaslu, sehingga hal tersebut mempermudah menindak lanjuti adanya pelanggaran pemilu.

Kordiv Pencegahan Humas, Hukum, dan Partisipasi Masyarakat Panwaslu Pamijahan, Rian Hidayat mengatakan, pengawas Pemilu tingkat Kecamatan juga bertugas mengawasi jalannya Pemilu dan terus berkolaborasi dengan stakeholder di kecamatan, polsek, danramil dan sebagainya untuk menyukseskan Pemilu 2024. “Terkait dengan potensi pelanggaran, bisa ditemukan mulai dari penetapan DCS, DCT, kemudian DPTB, DPK sampai ke pungut hitung. Tentunya potensi kerawanan sudah kami petakan sebagai mana instruksi dari Bawaslu Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

Ia mengatakan, saat ini data hak suara tetap di wilayah Kecamatan Pamijahan sebanyak 115 ribu suara dan akan terus bertambah. “Untuk hak suara secara angka masih di angka 115 ribu DPT, penambahan dan sebagainya kita tunggu sampai 9 Februari, sejauh ini kita masih terus kroscek DPTB, terkait penambahan atau pengurangan di DPT Kecamatan Pamijahan,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan, pengawasan secara digital tentunya dilaksanakan dan terus diawasi secara optimal oleh tim pengawas pemilu. “Karena sekarang era digital, kami sering memposting informasi-informasi terkait jenis pelanggaran, pencegahannya seperti apa. Untuk pengawasan di media sosial, kami juga melakukan pencegahan, misalkan dengan meminta akun medsos para caleg, untuk bisa kita bertukar informasi,” jelasnya.

Ditempat yang salam, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Siti Marhamah menyambut, langkah yang telah dilaksanakan selama ini, melakukan pengawasan dibanyak hal, terutama di verifikasi faktual peserta Pemilu dan pengawasan di Coklit. “Kemudian kami banyak melakukan pencegahan-pencegahan juga di netralitas ASN, yang kami lakukan dengan imbauan-imbauan melalui surat ke lembaga-lembaga pemerintah, lembaga Sekolah dan juga di Puskesmas dan Pemerintahan Desa,” ujarnya.

Selain itu juga, pengawasan terhadap pegawai negeri sipil terus dilakukan agar tidak adanya pelanggaran saat menjelang pemilu berlangsung. “Kami juga melakukan imbauan mengenai penertiban Alat Peraga Sosial (APS) ke parpol, di mana surat imbauan telah disampaikan sebelum tahapan kampanye ini,” tuntasnya. FIR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.