CIBINONG – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor meningkat signifikan. Dari 9,06 persen ditahun 2019 angkanya naik menjadi 14,2 persen ditahun 2020.
“Sempat mengalami penurunan sebetulnya. Dari catatan kami, pada tahun 2018 angka pengangguran di angka 9,75 persen turun menjadi 9,06 persen ditahun 2019, lalu naik lagi ditahun 2020 dengan 14,29 persen,” ungkap Koordinator Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Bogor, Ujang Jaelani, Minggu (1/8/2021).
Tingginya angka pengangguran tersebut juga berdampak pada jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor.
“Kemiskinan ditahun 2020 naik menjadi 7,69 persen atau sekitar 465.670 orang dari sebelumnya 6,66 persen,” ungkap Ujang.
Bupati Ade Yasin tak menampik adanya peningkatan angka pengangguran tersebut. Menurutnya, hal itu terjadi sebagai salah satu akibat Pandemi Covid-19 yang melanda khususnya di Kabupaten Bogor.
“Pastinya meningkat ya, karena dampak dari pandemi ini. Kita juga mengupayakan untuk mengurangi angka pengangguran di 2022, dan kita programkan juga untuk itu,” kata Ade Yasin.
Beberapa hal yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menekan angka pengangguran di antaranya dengan membuka peluang ekonomi yang berbasis pada kekutan desa wisata sebagaimana visi dan misi pemerintah mewujudkan Bogor Sport and Tourism.
Ade Yasin meyakini jika kekuatan ekonomi yang berangkat dari desa, wisata khususnya perlahan akan mampu meningkatkan pundi-pundi ekonomi, termasuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat.
“Desa wisata adalah salah satu program menciptakan ekonomi, sambil kami juga bisa mencarikan investor untuk menyuntikkan dana ke kabupaten bogor agar terciptanya lapangan kerja dan lain-lain,” jelas Ade Yasin.
Sebelumnya diketahui, Pemerintah Kabupaten Bogor pun telah melakukan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk melakukan penyesuian capain kinerja.
Ada beberapa poin krusial yang dibahas oleh Pemkab Bogor bersama dengan DPRD Kabupaten Bogor dalam paripurna. Salah satunya soal capaian kinerja, imbas daripada kondisi Pandemi Covid-19.
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, beberapa indikator tingkat capaian Pemkab Bogor terpaksa diturunkan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
“Jadi untuk menyesuaikan target, kita turunkan indikator nya. Misalnya soal kemiskinan, pengangguran, dan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” kata Iwan.
Menurutnya, jika indikator tidak disesuaikan didalam RPJMD maka target-target akan sulit dicapai. Salah satu yang sudah terjadi adalah
target kemiskinan yang terus meningkat bahkan telah melampaui batas yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebelumnya.
“Karena RPJMD ini cukup strategis, maka dalam langkah kebijakan SKPD ke depan harus menyesuaikan situasi,” jelas Iwan.=MAM
