Pakar Ilmu Hukum Lingkungan: Masyarakat Bisa Laporkan Bukti Perusahaan Tambang Penyebab Kerusakan Lingkungan Hidup

Profesor Doktor Asep Warlan Yusuf, Pakar Ilmu Hukum Lingkungan dari Unpar Bandung. IST

PARUNGPANJANG – Bencana banjir dan tanah longsor serta kerusakan aliran sungai serta alam yang terjadi di area pertambangan Kabupaten Bogor, selain faktor alam juga diduga kuat akibat aktivitas usaha pertambangan galian C.

Berdasarkan data informasi serta fakta yamg dikumpulkan media ini, selain faktor alam seperti hujan, bencana banjir yang terjadi Di Desa Dago, Kecamatan Parungpanjang, dan empat desa di Kecamatan Rumpin, diakibatkan dampak aktivitas usaha pertambangan, terutama akibat ada pendangkalan dasar dari Sungai Cimanceuri, dan Cibunar.

“Dugaan kuat lain terkait dampak usaha pertambangan yaitu bencana tanah longsor di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin. Bencana ini menyebabkan terjadinya kerusakan infrastruktur jalan, rumah warga dan tercemarnya air bersih di wilayah tersebut,” ungkap Junaedi Adi Putra, Ketua AGJT sekaligus Ketua Forum Masyarakat Desa, akhir pakan kemarin.

Diminta analisa dan tanggapan terkait hal ini, Profesor Asep Warlan Yusuf, pengajar sekaligus pakar ilmu hukum lingkungan dari Universitas Parahiyangan (Unpar) Bandung menegaskan, masyarakat terdampak bisa melakukan laporan disertai bukti dan fakta dampak kerusakan akibat eksploitasi usaha tambang ke pengawas lingkungan hidup (PLH) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Lingkungan Hidup.

“Nantinya, petugas akan melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait kondisi tersebut. Apa yang terjadi, akibat apa, siaa pelakunya dan hal lain – lainnya. Jika hasil pulbaket ditemukan dugaan pidana, PPLH bisa menindaklanjuti temuan itu ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau bisa juga ke pihak kepolisian,” jelas Asep Warlan Yusuf.

Dari kacamata hukum, lanjut Asep Warlan Yusuf, korban terdampak atau masyarakat peduli lingkungan juga punya hak melakukan gugatan perdata atas kerugian yang dialami. Termasuk melakukan class action (melalui perwakilan warga-Red) jika korban terdampak usaha tambang jumlahnya banyak.

“Semua itu sudah diatur secara rinci dan tegas dalam aturan Ijin Usaha Tambang (IUP) dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),” beber Asep Warlan.

Jika dari pulbaket PLH atau PPNS ditemukan pelanggaran oleh pelaku usaha tambang, maka ada tiga sanksi yang bisa diterapkan yaitu sanksi administratif dengan berupa penghentian usaha dan pencabutan izin usaha, sanksi perdata dan yang ketiga sanksi pidana.

Bahkan dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, lanjut Asep Warlan, tepatnya di dalam pasal 66 dimasukan pula jaminan hukum bagi warga masyarakat pejuang hak lingkungan hidup, untuk tidak bisa dilaporkan secara perdata maupun pidana, selama memperjuangkan hak masyarakat dan penyelamatan lingkungan hidup.

“Sehingga bagi mereka pejuang lingkungan hidup, ada perlindungan dari intimidasi dari preman – preman atau oknum instansi. Ini semua jelas, tegas dan rinci diatur dalam UU PPLH tersebut. Sehingga dapat dipastikan bahwa aparatur negara hadir dan bertanggungjawab dalam menyelamatkan manusia dan lingkungan hidup,” tandas Profesor Asep Warlan Yusuf. =FRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.