Ombudsman RI Soroti Soal Pembelajaran Tatap Muka

Kepala Ombudsman Pereakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho. IST

KEMANG – Pelaksanaan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di beberapa sekolah (lembaga/satuan pendidikan) tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA percontohan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor masih berlangsung.

Sementara itu, sebanyak 14 provinsi dinyatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) siap melaksanakan sekolah tatap muka di masa pandemi Covid-19.

14 Provinsi yang dinyatakan siap menjalankan PTM tersebut adalah Jawa Barat, DI Yogyakarta, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho mengungkapkan, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) berpotensi besar terhadap peningkatan transmisi Covid-19.

Untuk itu, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya meminta agar dalam pelaksanaan PTM sebaiknya di konsultasikan terlebih dahulu kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai leadingsector penanganan pandemi Covid-19.

“Kementerian Kesehatan juga sebagai pihak yang memantau perkembangan penanganan
Covid-19 dalam semua kawasan (Indonesia) bukan per-daerah,” cetus Teguh P. Nugroho dalam keterangan resmi yang dikirim ke media ini beberapa hari lalu.

Selain harus berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenkes, Ombudsman Jakarta Raya meminta para Satgas Covid-19 masing-masing wilayah menyiapkan kajian terlebih dahulu sebagai dasar para Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan.

“Kajian tersebut bersifat makro ketimbang masalah teknis kesiapan sekolah dalam penyiapan sarana dan prasarana dalam persiapan PTM,” tutur Teguh P. Nugroho.

Ia menjelaskan, kajian tersebut mencakup angka transmisi serta dampak Covid-19 di wilayah tersebut, wilayah sebaran, kemampuan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah tersebut, juga proyeksi kesiapan jika terjadi lonjakan akibat pemberlakuan PTM.

Kajian juga harus memperhitungkan kesiapan anggaran, assessment, fungsi pengawasan, termasuk mekanisme pengaduan masyarakat. Adanya rekomendasi dari Satgas Covid-19 itulah yang kemudian bisa menjadi penentu, berapa jumlah sekolah percontohan PTM yang disarankan dan mampu ditangani oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

“Semua kajian tersebut diperlukan agar Kepala Daerah memiliki kesiapan jika dampak dari PTM tersebut tidak sesuai dengan harapan,” papar Teguh.

Dia menegaskan, jangan sampai penetapan PTM hanya didasarkan pada proposal pengajuan oleh satuan pendidikan terkait kesiapan sarpras di sekolah atau hanya berdasarkan verifikasi teknis kesiapan satuan pendidikan dan persetujuan orang tua, tanpa melihat gambaran besar secara
keseluruhan.

Ombudsman Jakarta Raya, lanjutnya, setidaknya telah mendapati potensi ketidaksiapan tersebut saat melakukan kajian kebijakan PTM dan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan PTM di Kabupaten Bogor.

“Kami mendapati, Surat Keputusan (SK) penetapan PTM di Kabupaten Bogor untuk seluruh tingkatan pendidikan termasuk Pendidikan Agama Islam dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,” ungkap Teguh.

Padahal merujuk pada SKB 4 Menteri tentang panduan pelaksanaan PTM di masa Covid-19, lanjutnya, kewenangan penetapan PTM untuk
pendidikan menengah atas dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, Pendidikan Dasar oleh
Kabupaten/Kota dan Pendidikan Agama Islam dikeluarkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi.

“Penetapan kewenangan tersebut tentunya bukan tanpa alasan, Pemerintah Pusat telah
mempertimbangkan kewenangan, kemampuan penyediaan sarpras, dan fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh masing-masing intansi,” beber Teguh.

Ia mencontohkan, dari sidak Ombudsman di Kabupaten Bogor, telah mendapati beberapa sekolah pelaksana PTM dari sebanyak 170
yang tersebar dari tingkat dasar, menengah pertama, pendidikan agama islam dan menengah atas, Pemkab Bogor mengalami kesulitan dalam proses penegakan juknis, penyediaan sarana dan prasarana,
juga pengawasan.

Temuan Ombudsman Jakarta Raya tersebut diantaranya adalah tidak adanya pelaksanaan tes usap/swab antigen sebagai base line dan tidak adamya pemeriksaan kesehatan bagi para guru untuk memastikan mereka tidak memiliki kormobid.

“Diduga pemerintah daerah tidak memiliki cukup anggaran untuk melakukan tes swab antigendan pemeriksaan kesehatan bagi guru-guru karena banyaknya sekolah yang dilibatkan di dalam
percontohan PTM tersebut,” pungkas Teguh P. Nugroho. =FRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.