Ombudsman RI Masih Temukan Pelanggaran Dalam Uji Coba PTM Terbatas, Disdik Bilang Begini

Kepala Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho. IST

RANCABUNGUR – Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu, mendapat sorotan Ombudsman RI.

Kepala Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan, dari beberapa inspeksi mendadak yang dilakukan pihaknya ke sejumlah sekolah yang melakukan uji coba PTM terbatas, ditemukan beberapa kesalahan administrasi (maladministrasi) dan pelanggaran teknis pelaksanaan.

“Masih banyak pelanggaran baik soal regulasi maupun praktek di lapangan. Tapi kami masih butuh pengayaan (tambahan) informasi dari semua pihak. Terutama PTM terbatas yang dilakukan sekolah di wilayah yang jauh,” papar Teguh Nugroho, Senin (22/3/2021).

Ia menambahkan, berdasarkan temuan di lapangan dari hasil sidak maupun dari laporan pemantauan sejumlah pihak termasuk kalangan jurnalis, ditemukan sejumlah PTM terbatas dilakukan tanpa adanya swab antigen terlebih dahulu.

“Termasuk pelajar yang datang dengan naik kendaraan angkutan umum. Padahal seharusnya diantar keluarga,” katanya.

Teguh menegaskan, Pemkab Bogor sudah seharusnya secara ketat menerapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2021 bahwa wilayah Kabupaten Bogor masih di haruskan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang mengatur pendidikan dengan sistem daring atau jarak jauh.

“Kami menduga telah terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh Pemkab Bogor, yaitu terbitnya surat rekomendasi uji coba oleh Dinas Pendidikan dan bukan terbit dari Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor ataupun Dinas Kesehatan,” pungkas Teguh Nugroho.

Sementara itu, Humas Disdik Kabupaten Bogor, Iqbal Rukmana mengatakan, untuk pengawasan di satuan pendidikan yang menjadi sekolah percontohan/model PTM Terbatas dilakukan secara ketat, dengan melibatkan pengawas, koryandik, dan satgas Covid-19 kecamatan.

“Sedangkan untuk peserta didik yang menggunakan kendaraan umum, dalam pemetaan verifikasi dan validasi sekolah percontohan, sekolah mendata berapa jumlah murid yang menggunakan kendaraan umum. Dimana sekolah dapat mengajukan kepada orangtua murid yang anaknya menggunakan kendaraan umum, dapat mengikuti PTM Terbatas atau PJJ dan izin tersebut dikembalikan ke orangtua siswa untuk mengizinkan anaknya,” jelas Iqbal.

Namun disdik dan sekolah, sambung dia sudah menyosialisasikan agar pengantaran anak ke sekolah dilakukan oleh antar jemput orangtua.

Sedangkan untuk vaksinasi guru, kata Iqbal, sedang berjalan baik pendataan atau vaksinasi. =FRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.