Netralitas ‘Penjabat’

Redaktur Pelaksana Harian PAKAR, Roy Andi. IST

Mendekati pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024. Sikap netralitas tak hanya ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran perusahaan umum daerah (Perumda) atau dulu disebut BUMD saja.

Menjadi penting jika sikap netralitas tersebut, dilakukan juga oleh seorang Penjabat (Pj) baik itu di tingkat provinsi atau kota/kabupaten. 

Jelas hal itu krusial, sehingga Pj ini bisa menjaga keberlangsungan pemerintahan dengan tidak ikut dalam politik praktis untuk memenangkan salah satu calon.

Perlu digarisbawahi, jika keberadaan Pj kepala daerah (wali kota, bupati atau gubernur), hanya untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah agar roda pemerintahan tetap berjalan. 

Jadi, sebagai seorang birokrat maka Pj kepala daerah ditekankan tidak berafiliasi dengan partai atau calon kepala daerah mana pun.

Jika seorang Pj ketahuan memihak dan berafiliasi, tentu akan menimbulkan kecemburuan, bahkan akan menimbulkan kekacauan atau kekisruhan politik.

Dan seperti diketahui, pada pelaksanaan pileg serta pilpres masih di tahun 2024 ini.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap, temuan ASN yang tidak netral selama pileg serta pilpres

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa, kota/kabupaten hingga provinsi yang ada di beberapa daerah.

Temuannya terkait dengan netralitas aparat negara, sangat berhubungan dengan politik uang dan pengarahan untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

Kemudian, Komnas HAM juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj) Gubernur di salah satu provinsi, yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

Tak tanggung-tanggung, ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur pada peringatan HUT provinsi yang ia pimpin, awal Januari 2024.

Seharusnya, temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar selalu dan terus bersikap netral dalam pemilu. 

Sehingga, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak mana pun.

Nah, untuk Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari.

Tentu bapak sudah sangat paham terkait aturan main di lingkup ASN, termasuk aturan netralitas saat pelaksanaan pilkada dan pemilu. 

Karena itu, Pak Hery Antasari harus memberi contoh kepada anak buahnya, apa itu netral yang harus dilakukan oleh ASN atau jajaran perumda yang ada di Kota Bogor. 

Besar harapan terkait hal ini, dibebankan kepada Hery Antasari terutama menjelang pelaksanaan Pilwalkot Bogor. 

Dengan tujuan, pelaksanaan Pilwalkot Bogor bisa berjalan secara aman, tertib dan kondusif.

Saya percaya, Pak Hery Antasari bisa netral di Pilwalkot Bogor, karena aturannya memang begitu dan akan banyak ‘mata’ juga yang mengawasi.

Namun, kalau pun diam-diam Pak Hery Antasari ini tidak netral. Ya itu mah, kumaha Pak Hery we lah.(*)

Penulis:

Roy Andi

Redaktur Pelaksana Harian PAKAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.