JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat terkait Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga terdapat gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang menurutnya tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi partainya. Ia mengatakan, bedasarkan kesaksian gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.
“Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo,” ungkap AHY dalam konferensi pers yang diikuti secara vitrual, Senin (1/2/2021)
Ia mengaku pagi tadi telah mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. “Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini,” tegasnya.
Ia menjelaskan duduk perkara ini berawal dari 10 hari yang lalu dengan menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat; baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.
Ia menyebut, gerakan ini bergabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang yang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satumantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu.
“Sedangkan yang non kader partai ada lah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.
Namun meski demikian, kata AHY, para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan ajakan tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi serta diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” tandasnya. MHD
