Minta Plt Kepsek Diganti, Orangtua Murid At-Taufiq Datangi Disdik Kota Bogor

Sambil membawa poster bertuliskan protes meminta penggantian Plt Kepsek, puluhan orangtua murid At-Taufik mendatangi kantor Disdik Kota Bogor di Jalan Pajajaran. (Ist)

BOGOR – Puluhan orangtua murid Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) At-Taufiq, mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Rabu (12/1/2022). Kedatangan para orangtua yang membawa sejumlah spanduk itu untuk melakukan protes dan menuntut agar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah di At-Taufik, Ahmad Furqon untuk dilakukan penggantian.


Para wali murid yang tergabung dalam Lintas Wali Murid Bersatu meminta agar segera dilakukan penggantian Kepsek, karena dinilai kinerjanya tidak sejalan dengan tufoksinya. Koordinator Lintas Wali Murid Bersatu Edwin Wahyudin didampingi Abu Fatih mengatakan, aspirasi para wali murid sudah disampaikan ketika Wali Kota Bogor, Bima Arya di awal pengambil alihan sekolah At-Taufiq yakni SDIT dan SMPIT. Walikota juga menyampaikan bahwa tugas Plt itu hanya satu yakni menciptakan kondisi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang positif dan kondusif, tetapi faktanya sekarang tidak kondusif.


“Sementara ini yang kita temui untuk SDIT berjalan dengan positif dan kondusif. Tetapi untuk yang SMP IT itu terjadi seditik permasalahan yang disebabkan Plt Kepala Sekolah SMPIT, Ahmad Furqon telah mengambil keputusan-keputusan yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak yang berkonflik yakni Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah (YAAI) Bogor dan Yayasan Islamic Center At-Taufiq (ICAT) Bogor,” ucapnya.


Edwin menjelaskan, keresahan wali murid juga dimulai sejak adanya keputusan-keputusan yang diambil Plt. Ahmad Furqon. Misal, jika wali murid ingin berkomunikasi dengan Plt. Kepala Sekolah harus bersurat, sedangkan ketika sudah melayangkan surat namun tidak ditanggapi. “Keputusan lainnya yakni saat rapat komite dan wali murid bahwa Plt. Kepala Sekolah akan melakukan Linierisasi tenaga pendidik atau akan memasukan guru-guru baru,” ujarnya.


“Padahal, dengan adanya guru-guru baru yang direkrut secara sepihak, merusak konsen wali murid lantaran belum mengetahui kualitas guru-guru tersebut dan perekrutannya pun tidak sesuai dengan standar yang dilakukan Yayasan At-Taufiq yang selama ini kami percayai cukup kapabel dan Plt tidak ada kewenangan untuk seperti itu, tugasnya hanya mengawasi KBM agar berjalan secara kondusif,” sambungnya.


Apalagi, kata Edwin, pada pelaksanaanya yang dilakukan Plt sudah mulai masuk ke ranah mengatur tagihan-tagihan seperti SPP yang mengganggu kepada pihak wali murid. Padahal hal itu tidak ada koordinasi diantara kedua belah pihak manajemen. Ditempat yang sama, Abu Fatih selaku perwakilan wali murid menambahkan, awalnya  pihaknya tidak menolak adanya Plt dari Disdik, namun banyak tindakan Plt Kepsek yang diluar tufoksinya.
“Seharusnya Plt ini fokus mengawasi KBM saja, tidak harus masuk keranah keuangan dan sebagainya. Kami menduga ada yang  memakai tangan Dinas untuk meminta rekening penampungan, agar bisa dipakai bersama. Tapi justru inilah yang menjadi biang keresahan orang tua murid, karena semakin terlihat dugaan ikut campur Dinas dalam hal ini Plt Kepsek dalam urusan keuangan dan pegawai, serta guru yang harusnya hanya menjadi wilayah yayasan sekolah swasta untuk operasionalnya, yang berasal dari SPP orang tua murid, bukan dari dana pemerintah,” tegasnya.


Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi mengaku, dirinya tidak mengundang orang tua murid untuk datang dalam mediasi antara manajemen kedua belah pihak berkonflik. Bahkan, Hanafi mempertanyakan surat izin dari aksi yang dilakukan orang tua murid dikantornya yang dinilai seperti demontrasi dengan berbondong-bondong sambil membawa alat peraga seperti poster bertulisan, mosi tidak percaya dan sebagainya.


“Saya tidak mengundang mereka kesini. Kita undang ini kedua belah pihak, tidak mengundang orang tua murid. Tapi kok kenapa datang, bawa poster, demo? Ada izinnya ? Saya tanya ada izinnya atau tidak? Tidak ada,” tegasnya.


Hanafi mengatakan, Yayasan At-Taufiq ini tengah konflik dengan Yayasan Al Irsyad. Dimana keduanya itu, sebelumnya datang ke disdik untuk menyelesaikan permasalahan dan pihaknya menerima kedua belah pihak tersebut. Kemudian dimediasi oleh Walikota, namun di waktu yang berbeda, di waktu bersamaan ternyata tidak ada titik temu, dimana keduanya saling menginginkan apa yang mereka inginkan.


“Akhirnya pak walikota mengambil kebijakan yaitu KBM di sekolah At-Taufiq ini tetap berjalan, sehingga diambil-alih oleh pemkot dan menunjuk Plt untuk bertugas di sekolah tersebut. Jadi kepentingan kami (pemerintah) hanyalah soal KBM, tidak ada kepentingan lain, karena kami melihat kasihan dengan adanya konflik tersebut KBM terganggu,” ungkapnya.


Kemudian, sambung Hanafi, didalam menjalankan KBM itu tentu ada tahapannya, seperti kurikulumnya seperti apa, kemudian dapodik-nya (data pokok kependidikan) pun harus disesuaikan. Tetapi kenyataannya tidak direspon secara positif, tindakan operasional yang dilakukan oleh Plt Kepala Sekolah At-Taufiq ini tidak didukung secara utuh.
“Saya kumpulkan manajemen dan kedua belah pihak sepakat. Setelah pembelajaran diatur, disusun, dijadwalkan dan dapodik nya disesuaikan, karenakan sumber semuanya dapodik, dan pihak Yatib sudah mengakui bahwa izinnya itu milik Al-Irsyad, jadi tentu harus ada manajemen kedua belah pihak dilibatkan dan pertemuan beberapa kali. Disana itu ada dualisme yakni Yayasan Al Irsyad dan Yayasan At-Taufiq,” imbuhnya.


Karena dualisme, maka pihaknya berkirim surat kepada Yayasan At-Taufiq untuk dibuatkan rekening penampungan dan spesimennya di kedua belah pihak dan waktu itu sudah setuju tetapi di lapangan tidak konsisten, tidak terlaksana. “Proses KBM itu perlu manajemen, perlu pembiayaan makanya saya minta bikin rekening penampungan, pelaksanaannya terserah dan saya tidak memberikan kewenangan pengelolaan uang untuk kepala sekolah,” tegasnya. RIF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.