JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menolak wacana penghapusan minyak goreng (migor) curah yang disampaikan Menteri Kooordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.
Dia tegaskan, Pemerintah sebaiknya fokus dalam mengendalikan ketersediaan dan harga minyak goreng (migor), baik curah maupun kemasan. Jangan melempar isu baru yang tidak penting dan mendesak. Hal itu dirasa malah akan menimbulkan masalah baru.
“Terkait masalah migor, sekarang ini semestinya Pemerintah fokus dan menggunakan segenap energinya untuk melaksanakan kebijakan, program dan upaya pengendalian migor. Bukan kebijakan baru yang lain. Jangan juga pindah fokus ke ekspor CPO dan turunannya, pengosongan tangki CPO, dan lain – lain,” tegas Mulyanto kepada wartawan, Senin (13/6).
“Sampai hari ini migor curah masih langka dan mahal di atas HET. Berbagai janji Pemerintah termasuk janji Presiden Jokowi sendiri untuk menurunkan harga migor dalam dua pekan telah diingkari,” imbuhnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menekankan, persoalan migor ini sudah berlarut-larut lebih dari 8 bulan dengan gonta-ganti dan buka-tutup kebijakan, bahkan gonta-ganti aktor kelembagaan. Namun faktanya masalah migor ini belum beres-beres.
“Masak Indonesia, kalah dengan mafia migor. Jadi tidak usahlah Pemerintah beralih ke fokus lain atau kehilangan fokus. Kalau memang Pemerintah sekarang tidak mampu, sampaikan saja ke publik, bahwa persoalan migor diserahkan kepada Pemerintahan berikutnya, karena sebagian anggota kabinet juga sudah siap-siap maju ke pilpres,” sindir Mulyanto.
Untuk diketahui, berdasarkan informasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional sejak diambil kebijakan penghentian DMO dan diterapkan subsidi migor 16 Maret 2022, Pemerintah berhasil mengurangi histeria kelangkaan migor khususnya migor kemasan. Namun anehnya setelah itu justru terjadi lonjakan harga migor yang gila-gilaan.MHD
