Merembet, Enam Kades di Bogor Diperiksa Polres dan Kejaksaan Soal Dugaan Penyalahgunaan Anggaran

Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Age | Pakar

CIBINONG – Sebanyak 6 Kepala Desa di Kabupaten Bogor dipanggil Kejaksaan Negeri dan Polres Bogor untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan keuangan baik Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dan Samisade.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Reynaldi mengatakan bahwa enam desa tersebut terdiri dari Kepala Desa Tangkil, Leuwinutug, Hambalang, Citaringgul, Cipambuan dan Singasari.

“Betul, Tangkil, Leuwinutug, Hambalang, Citaringgul, Cipambuan dan Singasari dipanggil oleh APH (aparat penegak hukum) dan APH ini bukan satu saja tetapi ada dua APH yang melakukan pemeriksaan yakni Polres dan Kejaksaan terkait ADD, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Infrastruktur Samisade,” katanya kepada PAKAR, pada Jumat 24 November 2023.

Meskipun begitu ia menyarankan kepada Kepala Desa tersebut untuk menyikapi dengan melakukan pemenuhan semua data yang diminta oleh aparat penegak hukum (APH).

“Saya menyarankan agar mereka menyikapi dengan pemenuhan semua data, dan informasi itu harus disikapi sekecil dan sebesar apapun. Cara menyikapinya pun dengan menguatkan data, memenuhi data dan memenuhi keterangan apa yang diminta oleh APH. Dan saya juga menyarankan kepada temen-teman kepala desa ga perlu khawatir, ga perlu takut, selagi tidak melakukan hal yang tidak sesuai,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto membenarkan ada sejumlah kepala desa telah dipanggil oleh aparat penegak hukum (APH) dan Apip (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) yakni Inspektorat untuk diminta keterangan.

“Sekarang masih proses, jadi mekanismenya itu ditangani dulu oleh Apip Inspektorat, lalu APH. Untuk besar kerugiannya itu beragam, tapi sedang diperhitungkan terlebih dahulu kalau ada kerugian negara,” ucapnya.

Ia juga menduga adanya peralihan anggaran dana bantuan keuangan, sehingga menimbulkan adanya kesalahan dalam perencanaan sejak awal.

“Yah kuncinya dari perencanaan dan jangan sampai pelaksanaannya dan tanggung jawabnya tidak ada. Boleh, ada peralihan tetapi harus ada Musdes (musyawarah desa) terlebih dahulu dan berita acaranya harus dituangkan,” imbuhnya. ONE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.