Mengatasnamakan Masyarakat, PT MPM Jadi Korban Mafia Tanah di Cianjur

CIANJUR – Ketua Warga Masyarakat Desa Batulawang Asli (Warkamsi) Habib Abdul Karim Almutahar menyayangkan maraknya oknum mafia tanah dengan mengatasnamakan masyarakat kecil untuk menekan perusahaan. Pasalnya, warga sekitar tidak mengetahui dan tidak mempermasalahkan lahan Hak Guna Usaha yang dipakai PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM).

Menurutnya, para oknum mafia tanah tidak hanya menghasut masyarakat saja, bahkan mereka juga merusak lahan HGU PT MPM seluas 1.020 hektare.

“Sekelompok warga tersebut bukanlah warga pribumi yang mewakili masyarakat Batulawang Cipanas, Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi dan Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Mereka hanya mengatasnamakan saja jadi ini sangat keliru,” Kata dia.

Habib Abdul Karim menilai apa yang dilakukan oknum sekelompok orang tersebut merupakan mafia tanah yang ingin menguasai HGU PT MPM dengan cara mengatasnamakan warga sekitar, padahal selama ini warga pribumi tidak pernah sama sekali ada masalah dengan pihak perusahaan.

“Mereka itu hanya memanfaatkan masyarakat kecil untuk mengakuisisi tanah milik perushaan dengan cara melawan hukum. Mereka menggunakan masyarakat kecil yang sangat mudah dikendalikan dengan alih-alih mendapatkan bagian tanah sebagai penggarap bukan sebagai pemilik tanah,” ujarnya.

Menurut Habib, selain menghasut masyarakat kecil, para mafia tanah itu juga nekat merusak tanaman teh di lahan HGU PT MPM, untuk kemudian dikuasai untuk diperjualbelikan. Ia menjelaskan, selama ini PT MPM selalu melibatkan warga sekitar sebagai penggarap lahan, bahkan pihak perusahaan juga selalu memperhatikan nasib masyarakat petani asli di sekeliling perkebunan.

“Hal ini menandakan perusahaan dekat dengan petani sekitar yang merupakan warga asli Batulawang Cipanas, Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi dan Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur,” jelasnya.

Atas perbuatan oknum-oknum tersebut, PT MPM pun menempuh jalur hukum dengan membuat Laporan Polisi nomor: LPB/122/III/2023/SPKT/POLDA JABAR, atas apa yang terjadi di sana.

“Ini semua dilakukan sebagai bentuk ketegasan perusahaan untuk membedakan masyarakat, mana petani asli pribumi dan mana petani berdasi. Semoga tidak ada lagi warga yang termakan bujuk rayu oknum mafia tanah yang hanya ingin mengambil keuntungan, dan warga bisa teredukasi dengan adanya permasalahan ini,” pungkasnya. NDI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.