CIBINONG – Terkait maraknya bangunan waralaba yang masuk Ke pelosok desa, membuat berang anggota komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Dedi Aroja. Dia menilai Otonomi Daerah (Otda) menjadi banci karena adanya OSS sehingga yang memudahkan keluarnya Izin, dengan tidak memperhitungkan dampak dilapangan.
“Memang benar Otda, tapi jadi banci karena tidak bisa berbuat apa apa karena perizinan langsung ke pusat lewat OSS,” Kata Dedi Aroza politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kabupaten Bogor.
Sekarang ini kata dia, setiap pemohon asal punya KTP dan NPWP, izin langsung keluar, seharusnya ada kajian kajian setiap jenis usaha sebelum dikeluarkan izin tersebut.
“ Misalnya izin toko modern kan disitu harus ada kajian dampak lingkunganya, berpengaruh apa tidak kepada pedagang kecil disekitar. Makanya walaupun ada moratorium tetap tidak akan berpengaruh karena jamannya sudah lain,” tuturnya.
Keberadaan toko modern yang menjamur hingga kini berdampak kepada pedagang kecil atau UMKM, sementara pemerintah pusat terus meningkatkan pemberdayaan UMKM. Akan tetapi lanjut dia disatu sisi kebablasan karena dengan sistem yang dikeluarkan pemerintah tersebut justru tidak dapat melindungi UMKM.
“Sekarang jajan 20 ribu saja ke masuk ke indomart atau alfamart. Sementara, warga biasanya jajan ke warung kecil jadi pindah. Nah, masalah seperti ini yang harus dicari jalan keluarnya,” imbuhnya.
Dedi saat ditanya terkait pelanggaran bangunan mengakui tidak semua bangunan toko modern sesuai dengan aturan sehingga perlu adanya penertiban dari pemerintah daerah se hingga dapat menekan angka pelanggaran dan proses perizinan bisa masuk APBD.
“Solusinya, Dinas DPKPP harus melakukan pendataan, jadi ketauan mana yang melanggar mana yang tidak nah yang melanggar tidak dengan aturan bangunan. Yang tidak melanggaran, dilihatnya dari segi manfaat sosial bagi warga sekitar jika tidak ada manfaat, tegur agar memperhatikan lingkungan sekitar,” pungkasnya. UJG
