Marak Minimarket Diduga Tak Berizin, Moratorium Toko Modern Hanya Diatas Kertas

CIBINONG – Moratorium yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bogor terkait pembatasan toko modern atau waralaba, hanya sebatas diatas kertas. Karena keberadaan bisnis ritel waralaba itu sangat berdampak kepada para pedagang kecil.

Paska diterbitkannya moratorium pada era kepemimpinan Bupati Bogor Rahmat Yasin tersebut, seolah tak lagi berlaku lagi saat ini. Sebab, toko modern. semakin menjamur di berbagai wilayah kabupaten Bogor bahkan hingga ke pelosok desa.


Politisi Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Patoni Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor mengatakan, semua aturan tentang perijinan dan sebagainya sudah ada, sehingga bagaimana keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjalankannya. “Sekarang kan sudah jelas semua aturan sudah ada, baik itu untuk izin operasional, izin bangunan dan lain lainnya.Tinggal bagaimana menerapkan dan melaksanakannya serius tidak ni,” katanya kepada Pakar.


Dia menjelaskan, leading sektor pelaksaan ada di masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sesuai dengan tugas dan fungsinya. “Tugasnya kan sudah jalan ada bagiannya masing masing. Tinggal bagaimana i.mpelemtasi dari tugas mereka saja, supaya tidak ada pelanggaran dan masyarakat tidak ada yang dirugikan dengan keberadaan toko Modernt tersbeut,” jelasnya.


Sementara itu Sekretaris DKPP Irma saat dikonfirmasi terkait menjamurnya toko moderen tersebut merasa bingung karena selama ini sudah terbit moratorium. “Ya memang saya juga bingung padahal kan sudah ada moratorium pembatasan toko modern. Yang mengatur jarak keberadaan toko mederen dengan para pedagang atau pemilik warung sehingga tidak berdampak kepada menurunnya penghasilan mereka,” kata Irma.


Sementara terkait dengan Perizinan menegaskan, dalam aturan yang baru para pemilik toko bisa mengajukan izin baik sudah membangun maupun sebelum membangun. Karena lanjut dia perizinan dapat diproses melalui Online bisa lebih cepat. “Kalau soal perizinan bukan ranah DKPP, kami hanya melakukan pengawasan, akan tetapi dilapangan kami melakukan pengawasan dan memberikan teguran kepada para pemilik bangunan jika ditemukan pelanggaran sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya.


Kalau untuk operasional itu rekomendasinya ada di Dinas Koperasi dan Perdagangan, sementara untuk rekomendasi perizinan dan tahapan perizinan bangunan ada di DKPP. “Jika dilapangan ada pelanggaran izin bangunan kami lakukan teguran, dan agar pemilik mengikuti aturan,” ucapnya.


Sementara itu kepala UPT Tata bangunan dan pemukiman wilayah ciawi Agung Tarmizi mengatakan kewenangan pembatasan Toko moderen tersebut ada di dinas koperasi dan Perdagangan.
“Kalau kami hanya menindak jika ditemukan pelanggaran bangunan nya, untuk mengijinkan boleh tidak itu ada di diskoperindag, dan badan pelayanan perizinan terpadu, kami hanya melalukan pengawasan disaat adanya pembangunan saja,” pungkasnya. UJG
 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.