Marak Galian Liar di Lahan Perhutani, Kasatpol-PP Mengaku Tak Bisa Bertindak

Kasatpol-PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid. IST

KLAPANUNGGAL – Maraknya galian ilegal di kawasan Perhutani di wilayah timur Kabupaten Bogor tidak serta merta menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Satpol-PP.

Aktivitas galian di lahan Perhutani tentunya menjadi ranahnya Perhutani melalui Polisi Hutan.

Bahkan, Kepolisian seharusnya bisa menindak kegiatan itu karena telah melakukan kegiatan ilegal di lahan negara.

Kasatpol-PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid menegaskan, Pol-PP bukannya diam saat ada kegiatan galian khususnya di lahan Perhutani ataupun Kehutanan.

“Tapi kami diam itu karena itu ada di lahan negara, jadi bukan kewenangan kami melakukan penindakan, karena ada instansi lain yang berwenang,” kata Cecep Imam kepada wartawan belum lama ini.

Untuk itu, seharusnya pemerintah desa yang lebih aktif dalam mengantisipasi kegiatan yang ada di wilayahnya, baik itu di lahan Perhutani maupun Kehutanan.

“Pemerintah desa yang melaporkan ke instansi terkait, misal ke Perhutani atau Kehutanan, jangan ke kami Pol-PP, karena kami tidak bisa menindak kalau tidak diminta atau diperbantukan instansi berwenang,” bebernya.

Belum lama ini marak terjadi aktivitas galian di lahan Perhutani dan Kehutanan di wilayah timur Kabupaten Bogor seperti di Kecamatan Sukamamur, Klapanunggal, Cariu hingga Tanjungsari.

Sebelumnya, galian liar di lahan Perhutani tak jauh dari Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo kembali beroperasi setelah sebelumnya ditutup pihak berwenang.

Beroperasinya galian tanah merah ini membuat Pemerintah Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor kesal.

Kepala Desa, Nambo M. Nanang mengatakan, galian liar di desanya ini tidak berizin. Sehingga sering kali ditutup.

“Kalau sudah ada giat galian lagi di wilayah desanya saya langsung ke sana untuk memberikan teguran secara langsung,” ujar Nanang kepada wartawan di depan Kantor Desa Batarjati belum lama ini.

Ia menegaskan, Pemerintah Desa Nambo tidak pernah sama sekali mengeluarkan persetujuan lingkungan untuk aktivitas galian. Sebab, lahan yang digunakan milik Perhutani yang jelas-jelas tidak diperuntukkan untuk kegiatan ilegal

“Itu gak ada izinnya, karena tanah perhutani yang digali, saya selaku Pemerintah adesa Nambo gak berani mengeluarkan izin lingkungan,” tandasnya. =YUS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.