Marak APK di Pamijahan Melanggar, Panwaslu Garcep Mengawasi

PAMIJAHAN – Partai Politik (Parpol) dan Calon Legislatif (Caleg) ditemukan melakukan pelanggaran administrasi seperti memasang Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan aturan KPU.

Saat melakukan patroli Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, menemukan beberapa APK milik caleg dan Parpol berdiri tidak sesuai dengan aturan KPU dan Bawaslu.

Kordiv Pencegahan Humas, Hukum dan Partisipasi Masyarakat Panwaslu Pamijahan, Rian Hidayat mengatakan, sejauh ini ada beberapa titik pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik dan caleg.

“Kalau menghitung secara titik mengingat wilayah Pamijahan secara topografi wilayah pegunungan itu sudah dipastikan ada, sesuai dengan surat keputusan ketetapan KPU terkait tempat yang dibolehkan untuk memasang alat paraga,” ungkapnya, Selasa (26/12/23).

Lebih lanjut, ia menuturkan, pihaknya melakukan patroli agar mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran. “Iya, karena memang secara garis besar pelanggaran disini bukan pelanggaran pidana atau lainnya, akan tetapi pelanggaran secara administrasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, pihaknya saat melakukan patroli dan pengawasan terhadap beberapa alat peraga terdapat beberapa pelanggaran yang ditemukan. “Saat kita patroli ada beberapa partai dan ada beberapa caleg yang pelanggaran administrasi, seperti di pasang di pohon dan ditempat fasilitas umum,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, hampir semuanya partai politik melakukan pelanggaran secara administrasi dan sudah ditindak lanjuti kepada Bawaslu Kabupaten Bogor. “Hampir sebagian besar partai-partai penguasa sekarang yang melanggar administrasi. Kita sudah laporkan ke bawaslu melalui laporan hasil pengawasan,” paparnya.

Ia juga mengimbauan kepada para peserta pemilu dan partai politik agar mematuhi aturan yang berlaku dan mematuhi segara aturan yang ada. “Imbauannya pemasangan alat peraga sesuai dengan ketetapan KPU dan jika ditemukan kembali maka akan kita berikan surat peringatan ke dua serta menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, ditempat yang sama, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Siti Marhamah mengatakan, untuk rekrutmen ptps akan dimulai pada 2 Januari mendatang sampai 22 Januari 2024. “Jadi kita akan menambahkan pasukan, seleksinya itu dari mulai seleksi administrasi dan wawancara, sejuah ini tidak ada kendala baik rekrutmen dan lainnya,” ujarnya. FIR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.