MAKI Sebut Azis Syamsudin Bisa Dijerat Pasal Pemufakatan Jahat

Wakil Ketua DPR RI, Azis Samsuddin dalam diskusi forum legislasi bertema ‘RUU Kejaksaan, Komitmen DPR Perkuat Kinerja Korps Adhyaksa’. Marhadi | Pakar

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengusut dugaan keterlibatan Politikus Golkar Aziz Syamsuddin dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Kota Tanjungbalai. Secara kasat mata, baik Azis maupun Stefanus selaku penyidik KPK patut diduga telah melakukan pelanggaran etik.

Azis yang merupakan Wakil Ketua DPR RI namanya disebut dalam kasus suap senilai Rp 1,3 miliar kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dari Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial (MS). Menurut Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, Aziz bisa dijerat dengan Pasal 21 tentang menghalang-halangi penyidikan KPK atau dengan Pasal 15 melakukan pemufakatan jahat agar perkara rasuah di Kota Tanjungbalai tidak ditindaklanjuti.

Tantangan bagi KPK untuk membuktikan (keterlibatan Aziz Syamsuddin). Sehingga bisa dikenakan Pasal 21 maupun Pasal 15,” kata Boyamin saat dihubungi, Minggu (25/4/2021). Boyamin menjelaskan, pekerjaan rumah KPK untuk membuktikan keterlibatan Aziz Syamsuddin dalam perkara ini. Dia menyebut, jika Aziz dijerat dengan Pasal 21 menghalangi penegakan hukum obstuction of justice maupun Pasal 15 tentang pemufakatan jahat, KPK harus bisa mengkonstruksikan dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI itu.

Dikatakan Boyamin, baik Azis maupun Stefanus telah melanggar etik pada bidang tugas masing-masing. Sebab, memfasilitasi dan atau tidak dengan sengaja memfasilitasi antar pihak bermasalah, DPR kah atau penyidik KPK sudah menyalahi. MHD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.