Mahasiswa dan Warga Bakal Ontrog PT Tirta Fresindo Jaya

0
233
CEMARI LINGKUNGAN : Warga menunjukan air yang diduga sudah tercemar limbah perusahaan. IST

BOGOR – Mahasiswa Universitas Djuanda dan Universitas Pakuan akan berkolaborasi dengan masyarakat Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, akan mengontrog PT Tirta Fresindo Jaya alias Mayora Group.

Mereka menuntut terjadinya pencemaran, baik udara maupun lingkungan yang diduga bersumber dari produsen makanan dan minuman tersebut.

Kuasa hukum warga Cimande Hilir, R. Anggi Triana Ismail menegaskan, alasan warga menggelar aksi karena tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan untuk mengeluarkan Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Selain itu tidak ada perbaikan lingkungan atas suara bising, asap (polusi), getaran mesin yang menyebabkan rumah warga retak sampai dugaan pembuangan limbah B3 ke Sungai Cisadane.

“Ada beberapa warga sampai sakit akibat asap pabrik atau pencemaran polusi udara pabrik Mayora,” tegasnya melalui keterangan kepada wartawan, Senin (16/3/2020).

Tidak hanya itu, lanjut Anggi, warga juga akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada perusahaan atas pencemaran lingkungan hidup di beberapa kawasan sekitar.

“Kami tentunya menganjurkan kepada seluruh jajaran tokoh masyarakat, untuk secepatnya melakukan langkah hukum guna membuktikan secara yuridis, bahwa perusahaan benar-benar melakukan pelanggaran hukum terhadap alam dan hak-hak konstitusional warga,” jelasnya.

Adapun langkah hukum yang dilakukan warga adalah, kata Anggi, dengan melakukan gugatan kelompok (atau gugatan class action). Di mana beberapa warga mengalami penderitaan yang sama atas perbuatan subjek hukum dan objek hukum. Yang hal itu telah diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (class action).

Disamping itu, tim kuasa hukum, menganjurkan warga untuk melakukan langkah hukum berupa tanggung gugat negara atau gugatan warga negara kepada negara (atau gugatan citizen law suit / action popularis). Di mana dasar gugatan tersebut adanya pembiaran atau baik kesengajaan maupun kelalaian pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyikapi permasalahan yang dialami masyarakat Desa Cimande Hilir terutama di Kampung Tenggek.

Dari perbuatan pemerintahan Kabupaten Bogor tersebut, konstitusional warga terampas sehingga barang tentu mengalami kerugian baik moril, material maupun immaterial.

“Berangkat dari Pasal 28 D UUD 1945, bahwa “hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan sama dihadapan hukum,” papar Anggi.

Perlakuan dagelan perusahaan yang mengakibatkan banyak korban, sambung Anggi, hal wajib untuk dilawan oleh para korban. Ini negara hukum, maka seluruh akses perlawanan korban terhadap pelaku, sangat mudah di akses walaupun harus terganjal oleh moralitas para penegak hukum yang kerap kali melindungi perusahaan yang notabene punya modal.

“Kita akan kawal terus permasalahan hukum yang dialami warga Kampung Tenggek sampai tuntas. Sampai perusahaan bertekuk lutut dihadapan supremasi hukum negara ini,” tukas Anggi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.