Kunker ke Bogor, Sultan Puji Kinerja Bupati Ade Yasin

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, melakukan kunjungan kerja pimpinan dan silaturahim dengan Bupati Bogor Ade Yasin.(dpd.ri)

BOGOR – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin melakukan kunjungan kerja pimpinan dan silaturahim dengan Bupati Bogor Ade Yasin di Ruang Kerja Bupati Bogor pada Senin (17/1/2022).

Sultan menjelaskan, dalam pertemuan yang berlangsung santai tersebut, Bupati Bogor yang didampingi oleh Sekda dan beberapa Kepala Dinas terkait mendiskusikan banyak hal terkait isu lingkungan, pengembangan UMKM hingga dampak materil UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan dan kinerja pemerintah daerah.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten Bogor dalam menangani pandemi Covid-19 dan kebijakan pemulihan ekonomi daerah. Terutama dalam menjaga kinerja ekonomi melalui peningkatan aktivitas UMKM daya beli masyarakat desa”, Puji Sultan lewat keterangannya, Senin (17/1/2022).

Menurutnya, pandemi Covid-19 justru membawa keberkahan tersendiri bagi ekonomi kabupaten Bogor, yang merupakan kabupaten dengan populasi penduduk terbanyak Indonesia. Hal ini tentu merupakan buah dari etos dan ketelatenan seorang kepala daerah.

“Tangan dingin dan ketelatenan Ibu Ade Yasin, telah membuktikan bahwa kepemimpinan perampuan juga efektif dan signifikan memberikan kontribusi yang berarti bagi bangsa ini. Tidak mudah mengelola daerah dengan penduduk lima jutaan jiwa, kecuali dengan modal karakter kepemimpinan yang kuat dan tegas”, Ujar Sultan.

Meski demikian, Sultan mengakui bahwa, terdapat beberapa keluhan yang sangat umum dari para kepala daerah termasuk Bupati Bogor adalah terkait keberadaan UU Cipta Kerja yang mencabut beberapa kewenangan strategis kepala daerah. Terutama pada pasal perizinan usaha.

“Saya dan kita semua tentu berharap agar keluhan Ini menjadi atensi serius Pemerintah dan DPR RI, khususnya panitia khusus UU Cipta Kerja DPD RI, dalam memperbaharui materil dan prosedur penyusunan UU tersebut”, ungkap senator asal Bengkulu itu.

Sebagai daerah otonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah, tambahnya, Pemerintah tentu harus memperhatikan kembali prinsip desentralisasi dalam UU otonomi daerah. Bahwa, asas kemandirian tentu mensyaratkan kewenangan daerah yang istimewa dalam mengelola sumberdaya ekonominya masing-masing.

“Bagaimanpun Pemerintah daerah juga memiliki legitimasi politik yang kuat dari rakyat. Mereka tentu paling paham tentang situasi sosiologis masyarakat setempat, dan berhak mengetahui dan memutuskan pengaturan izin pengelolaan SDA di wilayahnya”, tutupnya.MHD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.