KPU ‘Melindungi’ Siapa?

Redaktur Pelaksana Harian Pakuan Raya, Roy Andi. IST

Di tahapan Pilpres 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata mengubah format debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, dengan menghapus debat khusus Calon Wakil Presiden.

Jadwal atau pun pelaksanaan debat memang masih ada. Namun, dijadikan satu alias semua debat akan dihadiri oleh pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden secara bersamaan.

Tidak seperti periode lalu, dimana kita bisa melihat ada tahapan debat khusus antar Calon Presiden, kemudian ada juga debat antar Calon Wakil Presiden.

Di beberapa media massa, Ketua KPU, Hasyim Asyari beralasan, perubahan format dan penghapusan debat khusus Calon Wakil Presiden ini sudah sesuai Undang-undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Namun, ada yang beranggapan jika langkah KPU ini tidak tepat. Alasannya, di Pasal 277 ayat (1) UU Pemilu secara lengkap, ditambah dengan penjelasan, berbunyi: “Debat Pasangan Calon dilaksanakan 5 kali”, masing-masing dilaksanakan 3 kali untuk Calon Presiden dan 2 kali untuk Calon Wakil Presiden.

Atas poin di aturan tersebut, dimana akhirnya menggabungkan debat Calon Presiden dengan debat Calon Wakil Presiden, atau menghilangkan debat khusus Calon Presiden, serta hilangnya debat khusus Calon Wakil Presiden, bisa saja dianggap saja melanggar UU Pemilu, yang secara tegas memisahkan debat Calon Presiden sebanyak 3 kali dan debat Calon Wakil Presiden sebanyak 2 kali.

Dan akhirnya, keputusan KPU ini menimbulkan pro kontra baik itu di media massa atau media sosial.

Lebih parah di media sosial, dimana langkah KPU ini dituding untuk ‘melindungi’ salah satu calon karena dikhawatirkan bakal dipermalukan jika debat berlangsung.

Saya tentu tidak bisa langsung percaya juga apa yang disampaikan netizen tersebut. Karena, tiga capres serta tiga cawapres ini menurut pandangan saya, akan bisa dan mampu untuk adu argumen, adu ide atau gagasan saat debat berlangsung.

Meski, pada pelaksanaannya tentu bakal ada saja calon entah itu capres atau cawapresnya bakal ‘dirujak’ oleh peserta debat lain, jika melakukan kesalahan atau tidak nyambung dalam memberikan jawaban dan argumennya.
Belum lagi, serangan-serangan serta bully netizen di dunia maya pasca pelaksanaan debat yang kalau sudah berkomentar, akan membuat panas orang yang sudah membuat blunder di debat tersebut.

Saran untuk KPU. Jalankan saja aturan dan tahapan yang sebenarnya belum juga diubah juga. Jika di aturan harus ada debat masing-masing capres dan debat masing-masing cawapres. Ya, jangan diutak-atik juga.
Sebagai warga negara, tentu lelah melihat perdebatan tingkat elit, belum lagi kita akhirnya jadi berpikir macam-macam atas apa yang dilakukan KPU ini.

Salah satunya, berpikir serta menduga apa yang telah dilakukan oleh KPU, memang benar untuk melindungi atau menyelamatkan salah seorang peserta pilpres 2024.
Tapi, siapa sosok yang sedang dilindungi atau diselamatkan KPU tersebut?.(*)

Penulis
Redaktur Pelaksana Harian Pakuan Raya
Roy Andi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.