KPU Kabupaten Bogor Tunggu Keputusan Pusat Soal Penambahan Dapil

Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum. IST

CIBINONG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, masih menunggu keputusan KPU RI terkait wacana penambahan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten Bogor.

Komisioner KPU Kabupaten Bogor Heri Setiawan memperkirakan keputusan penambahan Dapil tersebut akan diumumkan pada 9 Februari mendatang.

“Kami yang mengusulkan ke KPU RI untuk menambah Dapil. Nanti KPU RI yang mengkaji ditambah atau tidaknya Dapil di Kabupaten Bogor ini,” kata Heri kepada wartawan, Rabu (25/1/2023).

Dia menjelaskan, rencana penambahan Dapil merupakan salah satu tahapan dari Pemilihan Umum (Pemilu) yang lima tahun sekali diselenggarakan.

Dikatakan Heri, ada beberapa aspek yang dinilai oleh KPU sehingga Dapil bisa ditambah ataupun dikurangi. Bahkan KPU di kota atau kabupaten diperkenankan untuk mengusulkan menambah jelang Pemilu atau Pilkada.

Jika usulan penambahan Dapil itu dikabulkan, maka jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada akan bertambah. Terlebih ada tiga opsi yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Bogor.

“Kalau disetujui maka jumlah TPS dan PPS yang akan bertambah, kalau anggota di Kecamatan masih tetap sama,” jelas Heri.

Heri juga mengaku, pihaknya harus melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu terkait keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU RI nanti.

“Hasilnya ditambah atau tidak, kami harus tetap sosialisasikan kepada peserta pemilu,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni menjelaskan bahwa pihaknya mengajukan tiga opsi rancangan untuk susunan Dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Bogor.

“Kenapa daerah pemilihan untuk DPRD saja kita usulkan? karena dapil untuk provinsi dan RI itu sudah menjadi lampiran UU (Undang-Undang) nomor 7 tahun 2017, sudah tidak bisa diubah lagi,” kata Ummi.

Rancangan pertama, tanpa mengubah susunan yang saat ini diterapkan, yakni terdiri dari enam Dapil: Dapil 1 terdiri dari Cibinong, Citeureup, Sukaraja, Babakanmadang, dan Klapanunggal dengan total alokasi 10 kursi DPRD. Dapil 2 terdiri dari Gunungputri, Jonggol, Cileungsi, Cariu, Sukamakmur, dan Tanjungsari dengan alokasi 9 kursi DPRD.

Dapil 3 terdiri dari Ciawi, Cisarua, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Tamansari, Cigombong dengan alokasi 8 kursi DPRD. Dapil 4 terdiri dari Ciampea, Cibungbulang, Pamijahan, Ciomas, Dramaga, dan Tenjolaya dengan alokasi 9 kursi DPRD.

Dapil 5 terdiri dari Leuwiliang, Rumpin, Jasinga, Parungpanjang, Nanggung, Cigudeg, Tenjo, Sukajaya, dan Leuwisadeng dengan alokasi 10 kursi DPRD. Dapil 6 terdiri dari Parung, Gunungsindur, Kemang, Bojonggede, Ciseeng, Rancabungur, dan Tajurhalang dengan alokasi 9 kursi DPRD.

Rancangan kedua, tetap terdiri dari enam dapil, tapi Kecamatan Klapanunggal pindah ke Dapil 2, sehingga mengubah alokasi kursi Dapil 1 menjadi 9 kursi DPRD dan Dapil 2 menjadi 10 kursi DPRD. Kemudian, Kecamatan Ciomas pindah ke Dapil 3, sehingga mengubah alokasi kursi Dapil 4 menjadi 7 kursi DPRD dan Dapil 3 menjadi 10 kursi DPRD.

Rancangan ketiga, dengan memindahkan Kecamatan Klapanunggal dan Ciomas seperti pada rancangan kedua, dan menambahnya menjadi tujuh dapil. Dapil 7 ini terdiri dari Jasinga, Parungpanjang, Cigudeg, Tenjo, dan Sukajaya dengan alokasi 5 kursi DPRD.

Dengan konsep bertambahnya satu dapil pada rancangan ketiga ini, otomatis mengubah alokasi kursi DPRD pada beberapa dapil. Dapil 1 sebanyak 9 kursi, Dapil 2 sebanyak 10 kursi, Dapil 3 sebanyak 10 kursi, Dapil 4 sebanyak 7 kursi, Dapil 5 sebanyak 9 kursi, dan Dapil 6 sebanyak 5 kursi. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.