Korban Dugaan Mafia Tanah Berharap Keadilan dari PN Jaksel

Sidang Perdata Kasus Dugaan Mafia Tanah di PN Jakarta Selatan.(Ist)

JAKARTA – Melawan mafia tanah adalah ibarat pertarungan David melawan Goliath. Korban kerap kali merupakan figur yang lemah dan buta hukum, sementara lawannya adalah jejaring yang juga memiliki kedekatan dengan pihak otoritas.

Cara kerja mafia tanah merebut tanah rakyat, pernah diungkap oleh Menteri ATR/Kepala BPL Sofyan Djalil. Dia menyebutkan kerap kali modusnya jual beli. Setelah memberikan uang muka, si oknum mafia tanah ini akan meminjam sertifikat tanah milik penjual untuk melakukan pengecekan. Akan tetapi, sertifikat yang dikembalikan ke pemilik tanah adalah sertifikat palsu, dan pelaku membaliknamakan sertifikat aslinya.

Mirip dengan yang disampaikan Kepala BPN, kejadian serupa dialami keluarga Willy Wahyudin Tampinongkol di Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Rumah yang ditempati keluarga ini tiba-tiba akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan karena telah diagunkan ke Bank UOB Indonesia dan tidak pernah bayar.

Padahal, selama ini, pihak keluarga tidak pernah ada yang menjaminkan rumah dengan luas tanah 282 M2 di kawasan Komplek Garuda Bukit Duri ini kepada pihak mana pun. Keluarga yang kelabakan pun melakukan perlawanan.

Beruntung, eksekusi bisa ditunda. Tetapi persoalan belum selesai. Rupanya setelah ditelusuri, keluarga ini dikhianati oleh keluarga sendiri. Bermula saat tahun 2004 anak pertama dari Willy Tampinongkol yang bernama Belinda Giana Tampinongkol meminta tolong kepada Andina Giani Tampinongkol (keponakan dari Willy Tampinongkol) untuk meningkatkan status Sertifikat HGB No. 413/Bukit Duri menjadi SHM di BPN, Jakarta Selatan.

Alih-alih mengerjakan amanah dari Belinda, Andina justru menjual sertifikat ini kepada pria bernama Johan Setiawan melalui Notaris/PPAT Otty Hari Chandra Ubayani pada tanggal 27 Januari 2006.

Di dalam transaksi jual beli itu, disebutkan Willy Tampinongkol dan istrinya Mulyani Tampinongkol telah menandatangani AJB No 9/2006 tertanggal 27 Januari 2006 yang telah ditandatangani di hadapan Notaris/PPAT Otty Hari Chandra Ubayani.

Padahal, Willy Tampinongkol telah meninggal pada tanggal 3 November 1999 di RS Umum Sidoarjo, Jawa Timur.

Menurut Agustian Effendi, S.H., dan Dasar, S.H., M.H., pengacara keluarga Tampinongkol, AJB aspal tersebut kemudian menjadi dasar balik nama.

“Sertifikat itu kemudian dijadikan agunan kredit sebesar Rp 450 juta di Bank UOB Indonesia dan pinjaman ini tidak pernah dibayar, baik cicilan maupun pokok oleh Johan Setiawan. Sehingga Objek Jaminan tersebut di sita PN Jakarta Selatan dimana saat itu tanah dan bangunannya masih di tempati para ahli waris Willy Wahyudin Tampinongkol di Jalan Bukit Duri Buntu Nomor 49, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Akhirnya eksekusi tidak dapat dijalankan dikarenakan masih ada pemilik asal,” kata Agustian Effendi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 7 Mei 2019 pihak Bank UOB Indonesia melakukan Perjanjian Pengalihan Hak atas Tagihan (cessie) kepada kreditur baru bernama Hartono.

“Jadi Bank UOB Indonesia ini melakukan cessie Johan Setiawan kepada Hartono di Notaris Afryanti Latuconsina tanggal 7 Mei 2019. Cessie ini juga tanpa persetujuan dari ahli waris Willy Wahyudin Tampinongkol,” jelas Agustian.

Menurut Agustian, ahli waris sudah melaporkan kasus ini di Polres Jakarta Selatan pada tahun 2009, namun karena tidak ada biaya, maka laporan Polisi ini tidak dilanjutkan oleh ahli waris.

Namun, hal lain juga sudah dilakukan ahli waris, seperti berusaha melakukan komunikasi kepada pihak terkait dan mencoba meminta data dan kronologis kepada Notaris/PPAT Otty Hari Chandra Ubayani, kenapa sertifikat tersebut bisa bersulih nama.

Tapi, sejumlah pihak menghindar, termasuk Notaris/PPAT Otty Hari Chandra Ubayani yang tidak bersedia memberikan data-data berkaitan dengan proses jual beli, terutama data-data administrasi pihak penjual.

“Yang diberikan hanya Akta AJB foto copy. Pihak kami akhirnya melayangkan gugatan perdata pada 14 Oktober 2020 ke PN Jakarta Selatan. Kami melakukan gugatan kepada sejumlah pihak dan gugatan ini masih berjalan sambil menunggu putusan,” kata Agustian.

Adapun berdasarkan dokumen gugatan diketahui Tergugat I Andina Giani T, Tergugat II Johan setiawan alias Johan, Tergugat III Notaris/PPAT Otty Hari Chandra Ubayani, Tergugat IV PT Bank UOB Indonesia dahulu PT Bank Buana Indonesia, Tergugat V Kementerian Agraria dan tata Ruang (ATR) Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Tergugat VI Hartono, turut tergugat Notaris Afryanti Latuconsina.

Agustian berharap keadilan dapat diperoleh kliennya melalui gugatan ini. “Sebab fakta-fakta jelas dan tidak bisa dibantah, Bapak Willy telah meninggal tanggal 3 November 1999, bagaimana bisa bertransaksi di tahun 2006,” tandasnya.

Dia juga mengharapkan dukungan dari rakyat dan pemerintah Republik Indonesia, karena yang dia hadapi jelas merupakan mafia tanah yang memiliki kekuatan dan jaringan yang kuat.

Menutup wawancara, Agustin juga mengatakan pihaknya tengah menggalang dukungan dan perlindungan hukum dari Presiden RI, DPR RI, Kapolri dan sejumlah pihak terkait.MHD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.