Kontraktor Pembangunan Gedung Sekda Cianjur Abaikan Prokes dan Keselamatan Kerja

CIANJUR—Pembangunan gedung Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur yang dibangun oleh PT. Torus Jaya alamat di Jalan Malaka Nomor 9 RT 002/001, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, senilai Rp 14,7 milir, mengabaikan faktor keselamatan kerja, diantaranya para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD).

Meskipun telah diatur Undang-Undang Nomor 1/1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KKK). Plt Kepala Bidang Pembangunan Gedung Dinas PUPR Kabupaten Cianjur, Yudi Agus Sumaji membenarkan jika pihak dinas telah memberikan teguran dan berupa sanki, 1/1000 kali nilai kontrak terhadap rekanan tersebut. Agar memperhatikan keselamatan kerja, namun teguran itu tetap saja tidak digubrisnya.

“Sebenarnya, saya dengan pak kadis, sudah berulangkali menegur pihak kontraktor. Namun alasan dari para tenaga kerja itu, sudah biasa tidak memperhatikan keselamatan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri (APD),” kata Yudi diruang kerjanya, Kamis (11/2/2021).


Menurutnya, pembangunan gedung Setda Kabupaten Cianjur tersebut, sudah menelan biaya sekitar Rp13,7 miliar lebih. Sedangkan progres pembangunannya sudah mencapai sekitar 92.97 %. “Namun memang sebelumnya, ada perubahan desain dan addendum, targetnya harus selesai batas maksimal 14 Maret 2021. Seperti tambahan pembuatan Epigenetic Profiling Identifies (LIF) dan tangga dari bulan Januari 2021 lau, serta pelaksanan mekanik dan eletikal dengan arsitektur,” terangnya.


Sebelumnya, pengamat hukum Cianjur, Choki Harahap SH,MH, mengendus adanya ketidakberesan pada prosedur tender yang dilaksanakan Bagian Barang dan Jasa (Pemkab) Cianjur, pada proyek pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Setda Kabupaten Cianjur tersebut. Jika memang terbukti ada dugaan ketidakberesan dalam penetapan pemenang tender, maka bisa dikatakan cacat prosedur.


“Kriterianya apa sehingga rekanan yang bernomor urut ketujuh kok bisa-bisanya memenangkan tender? Kalau terbukti ada dugaan unsur nepotisme ataupun kongkalikong pada penetapannya, tentu secara administrasi hukum ini cacat prosedur. Ada indikasi dugaan pelanggaran hukum,” tegas Choki.


Karena berdasarkan informasi yang diperolehnya, kontrak kerja sama pengerjaan proyek pembangunan tersebut sudah dilaksanakan beberapa hari lalu. Namun sampai sekarang terkesan belum ada aktivitas yang dilaksanakan pihak rekanan.
“Memang yang menjadi pertanyaan besar itu. Apakah pihak pemenang ada keraguan atau memang ada persoalan lain? Saya khawatir ini ada indikasi abuse of power. Ada indikasi intervensi dari pihak kekuasaan,” tandasnya. SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.