Komisi D Cianjur Datangi Kemensos Bahas Soal BPNT, ini Hasilnya

Rombongan Komisi D -DPRD Kabupaten Cianjur, saat melaksanakan kunjungan kerja di kantor Kemensos RI di Jakarta. (ESYA)

CIANJUR – Menyusul sering terjadinya polemik direalisasi penyaluran program bantuan pangan non tunai (BPNT) Kabupaten Cianjur. Akhirnya, Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur mendatangi Kantor Kementrian Sosial RI (Kemensos) Jakarta. “Memang benar, kami baru saja pulang dari kantor Kementrian Sosial Repubilk Indonesia (Kemensos-RI) di Jakarta. Kunjungan kerja (Kunker) tersebut, dilakukan dalam rangka koordinasi dan membahas berbagai informasi dan laporan terkait regulasi penyaluran program BPNT diwilayah Kabupaten Cianjur,” kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Sahli Saidi, di Gedung DPRD Cianjur, Kamis (25/2/2021).


Menurutnya, tujuan dari kunjungan kerja (kunker) komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, ke Kementrian Sosial (Kemensos) tersebut, guna meminta penjelasan dari pihak Kemensos secara langsung terkait keberadaan Supplier, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan(TKSK) hingga Agen/E-Warung.

“Ternyata mengenai supplier BPNT itu, sebagaimana dijelaskan Kemensos, harus terdaftar terlebih dahulu di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten/Kota dan memiliki modal yang kuat dan besar tidak asal jadi. Intinya, supplier itu harus dapat menjaga kualitas dan kuantitas barang dari berbagai komoditas dan tepat sasaran, bukan asal-asalan.”terangnya.


Sedangkan tugas TKSK, lanjut Sahli, untuk mengawal dan mengevalusi keberadaan keluarga penerima mamfaat (KPM) yang harus dikoordinasikan dengan pihak tim koordinasi (Tikor) Kecamatan yakni Camat, Polsek dan Koramil. Tugasnya itu, sesuai namanya saja, jadi tidak boleh menggiring supplier dan Agen/E-Warung.

“Jadi tugas TKSK harus mengawal dan menjamin agar KPM menerima bantuan yang layak sesuai anjuran. Seperti berasnya harus bagus, daging, buah –buahan dan sayur mayor yang berkualitas dan berkuantitas. Apabila ada kejadian seperti supplier mengirim ayam hidup atau daging busuk. TKSK berhak untuk menolak dan memutuskan supplier tersebut. Bukan malah sebaliknya, jadi melidungi supplier, itu tidak didalam buku pedoman umum (Pidum) intinya tidak boleh merugikan masyarakat,” tegasnya.


Insya Allah, tambah Sahli, dalam waktu dekat pihak Kementrian Sosial (Kemensos) akan turun ke Kabupaten Cianjur. “Nanti kita, akan bahas kembali bersama Kemensos tentang tugas dan fungsi kewenangan Dinsos,Supplier, TKSK dan Agen/E-Warung. Pokonya nanti, kita akan terbuka membehas keberadaan mereka,” tandasnya.


Terpisah Tenaga Ahli dari Kemensos RI dan Kepala Sub Bagian Analisis, Endang Kironosasi, membenarkan jika pihaknya akan turun ke Kabupaten Cianjur, pada awal bulan Maret 2021 mendatang. “Rencananya kami, bersama tim akan turun ke Cianjur pada awal bulan Meret 2021 mendatang. Namun, kami tidak bisa menentukan dan memastikan tanggal pelaksanaannya, nanti kita sedang koordinasi dengan pihak Dinsos,”pungkas Endang. SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.