Ketua PHRI Kota Bogor Tegaskan Tak Ada Pemotongan Bantuan Hibah

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kota Bogor, Yuno Albeta Lahay. Roy | Pakar

BOGOR – Pasca Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor menggarap dana hibah pariwisata yang berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp73 miliar pada tahun anggaran 2020 lalu, dimana sudah ada 40 orang dipanggil untuk dimintai keterangan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kota Bogor, Yuno Albeta Lahay mengatakan, bahwa kejaksaan mempunyai tugas untuk mengecek apakah hal itu sudah berjalan sesuai aturan. “Jadi memang pemberian hibah harus sesuai aturan, setelah disahkan kan mesti dicek,” ucapnya, Rabu (27/1/2021).

Yuno menjelaskan, bahwa dalam pemberian hibah tersebut sedikitnya ada 25 hingga 30 anggota PHRI yang menerima.

“Mekanisme pengajuan hibah sudah ada di juknis, sudah disosialisasikan sebelumnya oleh dinas kepada pelaku usaha. Ada tiga syarat, memiliki TDUP, tertib pajak 2019 dan usahanya masih beroperasi hingga Agustus 2020. Ya semoga saja tak ada masalah,” ucapnya.

Yuno menegaskan, bahwa anggotanya yang menerima hibah tidak ada pemotongan. “So far so clear. Besaran nominal yang diterima tergantung dari kontribusi pajak,” ungkapnya.

Ia mengakui, dari 40 orang yang dimintai keterangan oleh Korp Adhyaksa, ada beberapa anggota PHRI yang juga sudah dimintai keterangan.

“Dalam hal hibah, PHRI hanya diminta bantuan oleh dinas terkait mengenai informasi hotel dan restoran. Verifikasinya ada di dinas,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Yuno, untuk hibah tahap kedua, para anggota PHRI sudah memiliki pengalaman di tahap pertama, sehingga bisa lebih siap.=ROY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.