Ketua DPRD Fasilitasi Keluhan Guru P3K Soal Penempatan Tak Sesuai Domisili

Saat Guru di SMPN 1 Klapanunggal keluhkan penempatan tugas pertama jauh dari domisili setelah diangkat Pemkab Bogor menjadi PPPK. Age|Pakar

KLAPANUNGGAL – Usai Pemerintah Kabupaten Bogor mengangkat 2.981 Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebanyakan dari guru tersebut mengeluhkan awal penempatan mengajar. Sebab, sebagian besar guru yang diangkat menjadi PPPK itu sudah lama mengajar di SMP Negeri. Namun usai mendapatkan SK, mereka yang semula bertugas di SMPN kini harus dengan terpaksa ditempatkan di SD Negeri yang jauh dari tempat tinggalnya masing-masing.

Hal itu disampaikan oleh salah satu guru di SMPN 1 Klapanunggal, Titi bahwa dirinya mau tidak mau harus ditempatkan menjadi salah satu guru SD Negeri di Kecamatan Rumpin setelah dirinya diangkat menjadi guru PPPK.

Padahal, ia tinggal bersama keluarganya di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. “Dari sistemnya sudah begitu saya dipindah ke SDN di Wilayah Kecamatan Rumpin, sedangkan rumah di Cileungsi. Kuota SMP nya gak ada, ketikadi sistem muncul kita ditunjuk mengajar di SD,” keluhnya.

Lanjut ia mengatakan, di SMPN 1 Klapanunggal ini ada 5 guru yang sudah diangkat menjadi PPPK. Mereka mendapatkan penempatan tugas serupa yakni menjadi guru SD sesuai dengan SK.

“Dari SMPN 1 Klapanunggal kita ada 5 guru yang penempatanya keluar. Saya bingung kaya kita ini ibu rumah tangga, disatu sisi kan anak sudah sekolah didekat tempat tinggal. Sedangkan penempatan di rumpin, makannya kami jadi dilema,” katanya.

Ia berharap, ada solusi agar dapat mengajar sesuai dengan domisili saat ini. Bahkan dirinya mengaku telah menyampaikan hal itu kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto saat melakukan monitoring ke SMPN 1 Klapanunggal.

“Saya sudah usul kepada Ketua DPRD Rudy Susmanto. Saya sih pengennya ada relokasi jadi penempatan sesuai dengan domisili. Per 17 Juli ini saya sudah mengajar disalahsatu SDN yang ada di Kecamatan Rumpin sesuai dengan SK,” harapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto membenarkan bahwa dirinya telah menerima keluhan dari sejumlah guru setelah diangkat menjadi PPPK.

“Benar kita terima keluhan dan masukan dari mereka, dan keluhan ini nantinya akan kita sampaikan ke Pemerintah Kabupaten Bogor. Semoga ada solusi untuk teman-teman guru PPPK,” tukasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.