BOGOR – Berbagai persiapan dilakukan untuk penanganan bencana di Kota Bogor, salah satunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang memberikan advokasi perlindungan perempuan dan anak, dalam penanggulangan bencana alam di daerah.
Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khsusus (PAKK) Kemen PPPA Dianawati Lasmindar mengatakan, advokasi kaitan kebencanaan dilakukan karena biasanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), tidak tahu harus melakukan apa. Padahal, penanggulan bencana bagi perempuan dan anak harus menjadi perhatian khusus.
Hal ini sangat penting mengingat perempuan dan anak merupakan kelompok rentan dan harus mendapat prioritas ketika terjadi bencana. “Ketika terjadi bencana masih bingung peran dari DP3A di daerah, sehingga diperlukan payung hukum Perwali, sedangkan di Kota Bogor sudah ada Perda nya. Jadi tinggal ditindaklanjuti,” jelasnya, usai kegiatan penyusunan kebijakan perlindungan anak dalam situasi bencana di Bigland, Kota Bogor, Selasa (4/5/2021).
Sementara itu, Kepala Dinas P3A Kota Bogor, Iceu Pujiati mengatakan, Kementerian PPPA memiliki program pendampingan kepada daerah kota/kabupaten terkait penanggulangan bencana yang memperhatikan klaster perlindungan anak dan perempuan. “Selama ini, penanggulangan bencana memang kurang memperhatikan perempuan dan anak,” ucapnya.
Iceu menjelaskan, Pemkot Bogor didorong untuk membuat peraturan walikota (perwali) yang lebih spesifik menanggulangi perempuan dan anak. “Sebenarnya Pemkot Bogor sudah punya perda penanggulangan bencana nomor 1 tahun 2018. Kedepan, harus ada perwali khusus,” ucapnya.
“BPBD harus membuat Perwali penanggulangan bencana, dan saat penyusunannya harus mengundang seluruh OPD, agar sinkron dan terintegrasi,” katanya.Kemudian, setelah Perwali rampung dibuat, sesegera mungkin harus diturunkan melalui keputusan walikota. “Perwali ini memang harus secepatnya dibuat,” pungkasnya. RIF
