Kemensos Akan Verifikasi Pemeringkatan Penerima PKH 2019

0
357
Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita ketika menyerahkan bantuan PKH di Kabupaten Bogor. DOK PAKUAN RAYA

JAKARTA – Pemerintah akan menerapkan sistem verifikasi pemeringkatan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH).

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan penerapan sistem ini bertujuan untuk menyisir KPM yang sudah layak graduasi.

“Dengan sistem ini akan mempermudah kita menditeksi mana KPM yang sudah layak dan mana yang belum. Jadi tidak bisa lagi KPM yang sudah layak graduasi masih bisa tetap dapat bantuan,” kata Harry dalam keterangan pers.

Harry menambahkan Kementerian Sosial telah menetapkan KPM harus bisa graduasi selama 36 bulan atau 3 tahun.

Untuk itu, pemerintah memberikan berbagai pelatihan kepada KPM PKH melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2).

“Dalam P2K2 kita berikan pengetahuan dan pelatihan kepada KPM seperti bagaimana menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan anak mereka, usaha produktif, mendorong perilaku menabung, dan pengelolaan keuangan. Disamping itu, mereka juga diberi pendalaman kemampuan mencari usaha produktif yang sesuai kemampuan masing-masing,” papar dia.

Harry menjelaskan PKH merupakan bansos bersyarat yang juga diterapkan di sejumlah negara seperti Filiphina, Meksiko dan Brasilia.

“Mereka juga menetapkan target agar KPM bisa graduasi. Masing-masing negara berbeda-beda kalau di Filipina selama 7 tahun, di Meksiko dan Brasil selama 5 tahun,” tambah Harry.

Kemensos sendiri, dikatakan Harry telah menargetkan sebanyak 800.000 KPM PKH atau sekitar 8% bisa tergraduasi pada tahun 2019. Jumlah tersebut naik dari tahun 2018 sebanyak 621.789 keluarga penerima manfaat (KPM) atau sekitar 6%.

“Untuk dapat memenuhi target tersebut pemerintah memberikan penghargaan kepada KPM yang berinisiasi sendiri menyatakan keluar dari PKH karena sudah punya usaha ekonomi produktif,” ungkap Harry.

PKH Menurunkan Kemiskinan

Tekad pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia diwujudkan dengan meningkatkan kualitas dan pelaksanaan PKH. Untuk itu, Presiden menginstruksikan penggunakan PKH untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi keluarga terpenuhi.

Upaya yang presiden tersebut bak gayung bersambut terbukti survei BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 sebesar 25,95 juta orang atau 9,82% dari total populasi.

Artinya, terjadi penurunan sekitar 630.000 orang dibandingkan survei sebelumnya, September 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 26,58 juta orang (10,12%).

Menurut BPS, berkurangnya angka kemiskinan di antaranya karena realisasi penyaluran PKH, distribusi rastra (beras sejahtera) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Dari sisi Anggaran, Presiden Jokowi juga memutuskan untuk menambah. Anggaran untuk PKH pun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tercatat dalam data Kemensos anggaran PKH pada tahun 2014 sebesar Rp 5,6 triliun dengan jumlah KPM 2,79 juta. Pada tahun 2015 jumlah anggaran menjadi Rp. 6,5 triliun dengan jumlah KPM 3,5 juta.

“Anggaran dan jumlah KPM terus meningkat tahun 2016 untuk KPM 5,9 juta menjadi Rp 7,8 triliun. Tahun 2017 KPM 6,2 juta anggaran Rp 11,3 triliun, tahun 2018 KPM 10 juta anggaran Rp 19,4 triliun, dan tahun 2019 KPM 10 juta anggaran Rp 34,4 triliun,” imbuhnya.

Keberhasilan pemerintahan presiden Jokowi juga dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan Microsave Consulting, lembaga survei independen yang berkersama dengan Bill Gate Foundations. Dalam survei tersebut ditemukan PKH berhasil mengubah perilaku positif KPM.

“Hasil survei menunjukan sebanyak 93,2% KPM pun puas terhadap program ini,” lanjut Harry.

Seperti diketahui data Kemensos mencatat jumlah keluarga penerima PKH mencapai 10 juta rumah tangga saat ini.

Bantuan yang diberikan pun non-flat, artinya setiap keluarga mendapatkan bantuan berbeda sesuai kondisi keluarga (kondisionalitas).

Tahun 2017-2018, nilai bantuan PKH flat Rp 1.890.000 yang diterima KPM per tahun. Namun di tahun 2019, bantuan PKH non-flat atau kondisional sesuai beban kebutuhan keluarga dengan peningkatan pada komponen pendidikan dan kesehatan 100%.

Indeks PKH yang diberikan kepada KPM antara lain bantuan tetap reguler Rp 550.000 per tahun, bantuan untuk anak bersekolah di SD Rp 900.000 per jiwa per tahun, SMP Rp 1,5 juta per jiwa per tahun, SMA Rp 2 juta per jiwa per tahun. Selain itu untuk lansia Rp 2,4 juta per tahun, disabilitas Rp 2 juta per tahun serta bantuan tetap kategori PKH akses (KPM yang tinggal di daerah tersulit dan terpencil) Rp 1 juta per KPM per tahun.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.