Kemenag Sambut Baik DPRD Membuat Raperda Pondok Pesantren : Ini Hadiah Hari Santri Nasional ke 9

Suasana rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Bogor. Age | Pakar

CIBINONG – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor angkat bicara terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren dikabarkan akan disahkan oleh DPRD Kabupaten Bogor.

Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Pontren) Kemenag Kabupaten Bogor, Ade Sarmili mengatakan bahwa itu merupakan nilai-nilai positif dari pengesahan perda tersebut menjadi hadiah di Hari Santri Nasional ke-9 di Kabupaten Bogor.

Bahkan menurutnya kalau peraturan ini merupakan keniscayaan dan sebagai salah satu penguat lembaga keagamaan. Terlebih, Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan jumlah pondok pesantren terbanyak se-Jawa Barat.

“Dengan keberadaan payung hukumnya yang bernama perda pondok pesantren. Sebagai pondok pesantren terbanyak di Jawa Barat, maka semua mandatory dengan keberadaan perda ini menjadi payung penguatan dan pengamanan bagi pondok pesantren di Kabupaten bogor,” ujarnya.

Ia memarkan bahwa ini jug menjadi sebuah pengakuan terhadap keberadaan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bogor dan menjadikan landasan untuk pemerintah daerah dalam memberdayakan pondok pesantren.

“Kedepan sangat boleh pondok pesantren itu menjadi sebuah lembaga yang tidak hanya oleh tokoh masyarakat diberdayakan nya, tetapi negara juga hadir untuk memberikan efek keberadaan perda ini,” ucapnya.

Ade Sarmili menyebutkan, perda ini sangat ditunggu oleh pimpinan pondok pesantren, setelah terbit UU No 18 tahun 2019 tentang Pondok Pesantren.

“Betapa pentingnya perda ini dalam memfasilitasi keberadaan pondok pesantren dan menghargai para kiai serta ajengan yang sudah bahu-membahu merawat dan melestarikan pesantren,” ucap tuturnya.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna pada Senin, (30/10). Dalam rapat tersebut, salah satunya membahas Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan poin-poin di dalam Raperda tersebut sudah sangat jelas memihak kepada keberadaan ponpes. Sebagai payung hukum untuk mengoptimalkan pondok pesantren.

“Jangan lupa kalau pondok pesantren itu sebagai bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu bisa dikatakan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan,” tandasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.