Kelurahan Muka Fokus Tangani COVID-19, ini Dana yang Digunakan

CIANJUR—Anggaran dana bantuan dari Pemerintah Pusat (Pempus) bagi Kelurahan hanya sebesar Rp 360 juta. Untuk tahun ini, sebagian dana Kelurahan tidak lagi fokus pada pembangunan infrastruktur. Pasalnya sebagian anggarannya harus dialokasikan juga untuk penanganan covid-19. Salah satu contohnya seperti di Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, sekitar 8% Dana Kelurahan dialokasikan untuk penanganan covid-19. Besaran persentasenya untuk penanganan covid-19 sama dengan yang dialokasikan dari Dana Desa.

“Memang ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Agar mengalokasikan Dana Kelurahan sebesar 8% bagi penanganan covid-19,” kata Lurah Muka, Sofyan Sauri, kepada wartawan Senin (5/4/2021).

Sehingga, lanjut Sofyan besaran dana Kelurahan yang diterima dari pemerintah pusat sebesar Rp360 juta. Jika diestimasikan, anggaran penanganan covid-19 sebesar 8%, maka nilainya kisaran diangka Rp 28.800.000. “Anggaran ini di antaranya digunakan untuk penyemprotan disinfektan, pengadaan handsanitizer, dan fasilitas protokol kesehatan (Prokes) lainnya,”terangnya.

Sofyan pun sangat mengapresiasi adanya pengalokasian Dana Kelurahan untuk penanganan covid-19. Sebab, selama berlangsungnya pandemi covid-19, aparatur kelurahan ibarat pasukan yang hendak berperang, tapi tidak memiliki amunisi. “Memang baru tahun ini, ada anggaran khusus yang dialokasikan dari Dana Kelurahan untuk penanganan covid-19,” jelasnya.

Menurutnya, penyaluran dana Kelurahan sendiri saat ini, merupakan kali ketiga diterima setiap kelurahan sejak diluncurkannya pada 2019 lalu. Di Kelurahan Muka, Dana Kelurahan digunakan untuk mendukung berbagai pembangunan infrastruktur kewilayahan. “Dana Kelurahan tersebut, sudah menginjak tahun ketiga. Seperti biasa, besaran Dana Kelurahan tidak ada perubahan untuk alokasi secara umum yaitu Rp360 juta,” paparnya.

Namun diluar alokasi penanganan covid-19,”kata Sofyan selebihnya dana Kelurahan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, kesepajatan pembangunannya berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan atau Musrenbangkel. “Untuk pelaksanaannya itu sesuai aturan harus dilakukan oleh masyarakat dengan pola swakelola. Jadi, masyarakat yang mengusulkan, masyarakat juga yang melaksanakan,” imbuhnya.

Sofyan mengaku pihak kelurahan hanya memfasilitasi keinginan masyarakat. Teknisnya, pihak kelurahan mengakomodir berbagai usulan yang diajukan masyarakat. “Pada prinsipnya, Dana Kelurahan ini, kan untuk mendorong pembangunan di wilayah perkotaan,” pungkasnya. SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.