Keluhan KPM, DPRD Desak Dinsos Lakukan Evaluasi

0
Bupati Cianjur, Herman Suherman. Endi | Pakar

Cianjur – DPRD Kabupaten Cianjur mendesak Dinas Sosial melakukan evaluasi dan pemantauan ke lapangan terkait keluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Pagelaran. Belum lama ini, KPM menerima Bansos Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) berupa ayam hidup.

Ketua DPRD Cianjur Ganjar Ramadhan, mengatakan sejak beberapa hari lalu, pihaknya mendapatkan banyak laporan terkait pembagian ayam kampung hidup dalam program BPNT di Kecamatan Pagelaran.

“Puncaknya setelah viral dan ramai pemberitaan, yang laporan semakin banyak. Mulai dari KPM itu sendiri, hingga pihak lainnya di wilayah Pagelaran,” kata Ganjar.

Menurutnya seharusnya masyarakat dibagikan sumber bahan pangan berupa daging ayam potong atau protein hewani lainnya. Bukan ayam hidup.

“Seharusnya berbentuk daging ayam bukan ayan hidup. Hal itu perlu dipertanyakan,”ujarnya.

Ganjar mendesak Dinas Sosial harus segera turun tangan dan melakukan evaluasi terkait hal tersebut. “Apakah ini ada tujuan tertentu atau ada faktor lainnya harus ditelusuri dan dievaluasi. Sebab ini menyangkut hak warga tidak mampu,” tuturnya.

Disisi lain, Wakil DPRD Kabupaten Cianjur Deden Nasihin, mengatakan Pemkab Cianjur melalui Dinas Sosial harus segera turun ke lapangan untuk mengecek informasi tersebut.

Jika memang benar, lanjut Deden, dewan akan memanggil pihak Dinas dan penyedia untuk menjelaskan hal itu.

“Kalau benar, kami minta evaluasi secara menyeluruh. Jangan main-main. Ini kan jadi pertanyaan, pegawaaannya seperti apa? Kenapa bisa jadi ayam hidup? Kami juga akan panggil pihak Dinas dan penyedia,” tuturnya.

Deden menambahkan penyaluran BPNT di Cianjur kerap menimbulkan masalah, sehingga harus dilakukan evaluasi.

“Memang sudah harus dievaluasi, sudah banyak dugaan penyimpangan yang terjadi,” katanya.

Sementara itu, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman intruksikan dinas mengevaluasi penyaluran Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) pasca pembagian ayam hidup di Kecamatan Pagelaran.

Herman menegaskan jika dalam BPNT, komoditas protein hewani harus berupa daging segar, mulai dari daging sapi, daging ayam, ikan, ataupun telur.

“Tidak boleh jadi ayam hidup. Harus daging segar bukan hewan hidup. Dalam pedomannya kan sudah dijelaskan,” kata dia, Selasa (26/1/2021).

Herman mengaku sudah memerintahkan Dinas Sosial untuk mengecek kelapangan dan menelusuri penyebab komoditas tersebut diganti.

Menurutnya jika memang ditemukan pelanggaran serius, ia meminta penyedia untuk ditindak tegas.

“Dari hasil pengecekan ke lapangan nanti akan dievaluasi. Hasilnya akan diputuskan apakah jadi sanksi tegas atau sebatas teguran. Tapi ini akan jadi perhatian serius agar tidak terulang lagi,” pungkasnya. =NDI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.