Kejelasan Proyek Rehabilitasi Stadion Pakansari, Ade Yasin: Saya Akan Panggil Kadispora

Bupati Bogor, Ade Yasin. Khaerul Umam | Pakar

CIBINONG – Bupati Ade Yasin, akan segera memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan untuk meminta kejelasan soal proyek rehabilitasi Stadion Pakansari, Cibinong, senilai Rp14,4 miliar yang kini disorot DPRD.

“Saya belum dapat laporan. Saya akan panggil dulu nanti (Kepala) Dispora nya,” tegas Ade Yasin, Rabu (17/2/2021).

Dia pun mengaku tidak ambil pusing. Menurutnya, setiap pekerjaan yang dikerjakan dengan tidak, maka akan terlihat dari hasil pemeriksaan Inspektorat juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Inspektorat dan BPK akan memeriksa semua pekerjaan ya. Di zaman seperti ini gak bisa ada yang disembunyikan. Siapapun yang bermasalah akan kita panggil,” jelasnya.

Diketahui, proyek rehabilitasi Stadion Pakansari dimulai pada 22 Oktober 2020 dan ditargetkan selesai selama 60 hari kalender atau sampai 21 Desember 2020.

Target tersebut melenceng, hingga masa penambahan waktu pengerjaan dilakukan sampai 9 Februari 2021.

Dispora Kabupaten Bogor selaku penanggung jawab, dianggap tidak menjalani aturan perjanjian. Ketika masa addendum selesai, seharusnya pekerjaan proyek rehabilitasi yang dikerjakan secara KSO (Kerjasama Operasi) oleh PT Nur Ihsan Minasamulia dan PT Cipta Maju Propertindo itu diberhentikan.

Hal ini pun memancing reaksi anggota DPRD Kabupaten Bogor. Kemarin, para wakil rakyat tersebut melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Di lokasi, mereka mendapati jika proyek masih dikerjakan.

“Proyek rehabilitasi stadion ini harusnya berakhir di Desember, lalu menjalani luncuran hingga 9 Februari 2021. Tapi sampai hari ini tidak selesai, dan seharusnya pekerjaan diberhentikan,” cetus Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Almuharom di lokasi.

Politisi Golkar ini pun menilai seharusnya penyedia jasa yang mengerjakan pekerjaan tersebut terkena blacklist.

“Harusnya di blacklist. Karena tidak sesuai dengan perjanjian yang ada. Dan
Dinas Pemuda dan Olahraga harus bertanggung jawab atas hal ini. Kenapa masih ada pengerjaan, sementara waktu luncuran sampai 9 Februari. Harusnya diberhentikan, karena sudah tidak ada legalitasnya,” jelasnya.

Senada, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Permadi Adjid akan mendorong BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut.

“Kami akan bersurat ke pimpinan untuk hal ini. Kami minta BPK memprioritaskan proyek ini untuk melakukan pemeriksaan. Karena anggarannya belasan miliar,” tegas Politisi PAN itu. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.