Kejari Cianjur Sediakan Ruang Pos Pelayanan Hukum Bagi Pejabat Pemkab

Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, Ricky Tommy Hasiholan, saat memberikan keterangan pers kepada awak media di halaman kantor Kejari. Esya | Pakar

CIANJUR—Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur telah membuka pos pelayanan hukum bagi para pejabat aparatur sipil negara (ASN) lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur. Hal ini, dilakukan sebagai implementasinya melalui pendekatan hukum perdata dan tata usaha negara.


Kepala Kejari Cianjur, Ricky Tommy Hasiholan, mengaku jika pihaknya selalu menekankan kepada jajaran di Pemkab Cianjur tidak mengeluarkan berbagai kebijakan publik yang bisa berpotensi kontradiktif dengan aturan perundang-undangan. Pasalnya, jika terjadi kontradiksi, maka cukup rentan terjadinya indikasi penyelewengan.

“Memang kami selalu mengingatkan agar kebijakan publik itu tak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Kemudian kita juga mencegah jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan. Itu setiap hari, setiap session, setiap acara pertemuan dengan Forkopimda, pemda, maupun pak Bupati, selalu kita tekankan,” tegas Ricky, kepada wartawan Senin (25/7/2022).

Menurutnya, keberadaan Pos Pelayanan Hukum di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur sendiri merupakan ruang konsultasi pendekatan hukum perdata dan tata usaha negara. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi ada kebijakan pemerintah daerah yang berbenturan dengan aturan di atasnya. “Setiap hari jajaran Kejari piket di Posyankum. Siapapun pejabat atau ASN yang ingin berkonsultasi kami layani,” terangnya.

Dia mengaku termasuk melayani konsultasi dari para pejabat di tingkat kecamatan dan desa. Pasalnya, sudah ada 320 kepala desa (Kades) yang berkonsultasi terhadap berbagai permasalahan. “Meskipun, sebelumnya kita lakukan briefing terlebih dahulu, agar tahu, apa sih yang menjadi permasalahan mereka, dan apa sih hambatan-hambatan mereka misalnya dalam mengelola dana desa. Kita akan berikan waring seandainya ada kebijakan yang berpotensi membahayakan,” ungkapnya.

Seandainya, lanjut Ricky, ada yang masih ngeyel meskipun sudah diberikan gambaran, kata Ricky, hal itu di luar ranah Kejari. Artinya, jika tidak ada penyelesaian secara administratif ketika terindikasi penyelewangan, maka akan diproses lebih lanjut. “Di kalangan pejabat Pemkab Cianjur, yang biasa dikonsultasikan itu soal potensi celah-celah yang berbahaya yang bisa berpotensi jadi penyalahgunaan atau penyelewengan,” ujarnya.

Ricky menyebut di antara celah potensi penyelewengan biasanya terjadi pada pengadaan barang dan jasa maupun pengelolaan anggaran. Kejari akan memberikan peringatan seandainya ada celah terjadinya potensi penyelewengan. “Memang sebelumnya kita sudah memberikan warning. Jika memang ada celah potensi,” pungkasnya. SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.