KBM Fiktif dan Rutin Terima Dana BOS, Ini Sikap Tegas Kadisdik

CIBINONG – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bambang Tawekal naik pitam setelah mendapat kabar adanya salah satu sekolah menengah pertama (SMP) swasta di Kecamatan Cijeruk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) fiktif, Rabu (24/1/2024).

Namun, sekolah tersebut menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) senilai puluhan juta dalam setahun, meskipun tidak menjalankan proses belajar mengajar atau tidak memiliki peserta didik.

“Yah kita sudah terima laporannya, rencananya akan kita panggil secara resmi, untuk memastikan apakah terbukti atau tidak. Dan jika terbukti pastinya akan kita tindak lanjuti,” katanya kepada PAKAR, pada Rabu 24 Januari 2024.

Ia menyebutkan bahwa jika satuan pendidikan terbukti bersalah, maka hal tersebut terindikasi adanya kerugian negara.

“Tentunya kita harus mengamankan keuangan negara jika itu terbukti, dan kita akan meminta untuk membalikan uang tersebut. Tapi sebelum itu, kita harus mendengar yang bersangkutan, untuk dimintai keterangan,” jelasnya.

Senada dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Maman Nurpadilah bahwa pihaknya berencana menindak lanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan pengecekan melalui data pokok pendidikan (Dapodik).

“Langsung kita tindak lanjuti, dan kita cek kalau tidak aktif KBM-nya dan NISN-nya, lalu kita cek juga operasionalnya melalui dapodik dan by sistem. Setelah itu kita koordinasi dengan pimpinan untuk memanggil pihak sekolah,” imbuhnya.

Pemberitaan sebelumnya, Kasie Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Disdik Kabupaten Bogor, Fachrurozi mengatakan membenarkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat teguran pertama kepada SMP swasta yang berlokasi di Cijeruk tersebut.

“Sekolah itu ngaco, dan baru terditeksi sama saya tahun 2023 kemarin karena pembelajaran di SMP swasta itu tidak ada. Tetapi dana BOS-nya terus mengalir, dan dibulan Desember kemarin kita langsung melayangkan surat teguran pertama,” katanya kepada PAKAR.

Namun sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan respon apapun dari pihak sekolah tersebut meskipun Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah melayangkan surat teguran pertama.

“Sampai sekarang belum ada respon dan nanti kita akan terus melayangkan surat teguran ke sekolah tersebut sampai surat teguran ke tiga. Yang kita diteksi kalau sekolah ini sudah berdiri 4-5 tahun dan setiap tahunnya dana bos itu terus mengalir sekitar Rp 75 juta,” ungkapnya.

Fachrurozi mengaku alasan pihaknya belum melaporkan hal itu ke Aparat Penegak Hukum (APH) dikarenakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memiliki tahapan mekanisme yang harus ditempuh.

“Ada mekanismenya untuk menempuh jalur itu dan kita akan terus menunggu respon (pihak sekolah) karena menunggu itu tidak ada batas waktunya dan harapan kita hanya meminta uang dana Bos yang sudah mengalir untuk dikembalikan,” tukasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.