Kasus Bansos di Rumpin Dikorupsi, Pengamat Bilang Begini

Direktur DEEP Indonesia, pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi. IST

KEMANG – Terungkapnya kasus korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) bagi rakyat miskin terdampak Covid-19 oleh oknum aparatur desa di Kecamatan Rumpin, menjadi satu perbincangan hangat dan mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Dihubungi media ini, Camat Rumpin Rusliandi mengatakan bahwa, sejak awal pihaknya sudah mewanti-wanti semua aparatur pemerintahan desa agar jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

“bahkan di setiap rapat minggon, kami selalu sampaikan kepada pihak desa untuk hati-hati dan tidak melakukan penyimpangan” ungkap Camat Rumpin Rusliandi, Senin (15/2/2021).

Sementara itu, Yusfitriadi, Direktur DEEP Indonesia mengatakan, kasus korupsi dana bansos sudah terbukti menjadi bancakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

“Jadi semakin terbukti setelah terseretnya Menteri Sosial dan beberapa staf kementerian oleh KPK dalam kasus korupsi bansos. Sehingga di tataran bawah pun sangat memungkinkan peluang perilaku korup terhadap berbagai bantuan sosial tersebut,” cetus Yusfitriadi.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Yus ini, perilaku korup bisa dilakukan oleh oknum aparatur pemerintah maupun oleh oknum lain yang tidak bertanggungjawab.

Selain itu, Yus juga menyoroti soal nuansa bisnis dalam setiap bantuan penyediaan barang dalam program bansos. Dimana ada sebuah proses transaksi jual beli yang berpotensi memunculkan kecurangan dengan jeleknya kwalitas barang yang diterima oleh masyarakat demi kepentingan bisnis.

“Di beberapa tempat, saya juga mendapat informasi adanya upaya pemotongan atau “penyunatan” terhadap dana bansos. Termasuk adanya perilaku praktek suap yang dilakukan antara oknum pengelola bansos tidak bertanggungjawab. Sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat dirugikan.” Beber Kang Yus.

Menurut Kang Yus, setidaknya ada 4 faktor yang diabaikan sehingga menjadi penyebab terjadinya perilaku korup. Yang pertama, lanjutnya, adalah transparansi. Penggunaan anggaran apapun yang diorientasikan untul bansos terlebih dalam rangka penanganan dampak Covid-19 di tengah masyarakat nyaris tidak transparan.

“Dari mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa, termasuk di Kabupaten Bogor. Tidak ada sama sekali informasi yang dibuka satgas penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor terkait transparansi pengelolaan anggaran bernilai ratusan miliaar rupiah tersebut,” cetusnya.

Dia menegaskan, transparansi yang dimaksudnya adalah baik pada aspek pengadaan barang maupun jasa. “Sampai hari ini sudah berapa dan bagaimana aspek ketepatan sasaran penggunaan dana tersebut,” imbuhnya.

Kang Yus melanjutkan, faktor yang Kedua adalah tidak adanya audit. Baik audit pengelolaan keluangan maupun audit kinerja. Karena sampai hari ini, sambungnya, masyarakat tidak mendapatkan informasi vagaimana hasilnya dan siapa yang berhak mengaudit.

Faktor Ketiga adalah integrasi data. Menurut Kang Yus, sejak awal permasalahan dalam urusan berbagai bantuan sosial adalah terkait soal data. Dengan data yang rapuh, lanjutnya, maka apapun bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memanipulasi data implementasi berbagai program bantuan sosial.

Faktor pentung yang keempat adalah pengawasan dan evaluasi yang melibatkan adanya partisipasi masyarakat. Karena saat ini, peran pengawasan bantuan bansos bagi masyarakat hanya diperankan oleh pemerintah saja, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara terbuka.

“Tanpa adanya pelibatan peran aktif masyarakat, maka pengawasan yang dilakukan aparatur pemerintah akan sangat berpotensi tidak optimal,” pungkas Yusfitriadi. =FRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.