Kades Mentengsari Cianjur Divonis 9 Bulan Penjara

Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Kerja Sama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Dendy Kristanto. Esya/Pakar

CIANJUR — Gara-gara terlibat di Pemilihan Legislatif (Pileg) akhirnya oknum Kepala Desa (Kades) Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, dijatuhi vonis oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Cianjur. Namun, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, belum bisa memproses pemberhentian terhadap Kades Mentengsari tersebut. Pasalnya, sampai saat ini pemerintah daerah belum menerima salinan amar putusan atas vonis terhadap yang bersangkutan.

Demikian hal tersebut, disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Kerja Sama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Dendy Kristanto, kepada wartawan, Selasa (25/6/2024). Dendi mengaku memang secara lisan sudah mendapatkan informasi adanya putusan pengadilan terhadap kasus yang menjerat kepala desa tersebut. Namun, secara formal pemerintah daerah belum menerima amar putusannya.

“Hingga saat ini, kami belum bisa memproses pemberhentian kades Cimenteng tersebut. Pasalnya, belum menerima salinan amar putusan dari pihak PN Cianjur yang akan dijadikan dasar untuk mengajukan proses pemberhentian terhadap bersangkutan,” katanya.


Dia berharap agar salinan amar putusan dari pihak-pihak terkait bisa segera diterima pemerintah daerah. Sehingga bisa segera memproses pemberhentian kepala desa tersebut. “Ini juga tentu untuk memperjelas status atau kepemimpinan Kepala Desa Mentengsari,” terangnya.


Saat ini, kata Dendi untuk mengisi kekosongan jabatan, kepala desa sekarang dijabat pejabat pelaksana harian (Plh) yang dilaksanakan sekretaris desa. Di sisi lain, lanjut Dendy, kewenangan Plh relatif cukup terbatas. “Jadi, Plh itu hanya kewenangannya hanya bisa mencairkan siltap (penghasilan tetap). Sedangkan untuk dana-dana lain itu belum bisa melakukan proses pencairan. Misalnya DD (dana desa), untuk tahap kedua di Desa Mentengsari belum bisa dicairkan karena terbatasnya kewenangan Plh,” ujarnya.


Dendy menegaskan bakal segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar bisa mendapatkan salinan amar putusan. Dia berharap salinan itu bisa diperoleh sebelum habis masa hukuman pidana yang bersangkutan. “Tentu akan kita upayakan. Begitu kita dapat (salinan amar putusan), langsung kita proses pemberhentiannya. Nanti juga akan dilengkapi dengan usulan penjabat penggantinya dari camat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Mentengsari Somantri sudah divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Cianjur selama 9 bulan penjara pada perkara pidana pemilu dengan cara mencoblosi surat suara di salah satu TPS di wilayahnya.


Pada kasus lain, Somantri juga merupakan tersangka dugaan pembakaran mobil salah seorang anggota DPR RI. Namun pada kasus ini belum ada putusan pengadilan. BNM/NDI/SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.