JPU Tuntut Rizieq Syihab 10 Bulan Penjara

Habib Rizieq Sihab saat hadir sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (26/3/2021). (Twitter @maspiyuaja)

JAKARTA – Eks pentolan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab dituntut 10 bulan penjara. Ia dinilai terbukti melanggar kekarantinaan kesehatan dalam perkara kasus kerumunan Megamendung. “Menuntut, agar majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata jaksa membacakan tuntutan Rizieq, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (17/5/2021).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan,” ujar jaksa. Jaksa menilai Rizieq memenuhi unsur dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Bunyinya: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.

Perkara ini terkait kerumunan di Megamendung pada 13 November 2021. Saat itu Rizieq sedang dalam acara peletakan Batu Pertama Masjid Raya MS serta Peresmian Studio Media TV. Ketika itu Rizieq baru pulang dari Arab Saudi. Jaksa meyakini Rizieq seharusnya tahu bahwa kegiatan yang dilakukannya bakal menimbulkan kerumunan.

Bahkan, jaksa menilai bahwa Habib Rizieq juga memberitahukan agendanya saat ia masih ada di Arab Saudi.Pada 13 November 2020, jaksa meyakini ada 3 ribu orang yang hadir. Kerumunan itu pun diyakini melanggar protokol kesehatan. Jaksa menambah argumennya bahwa berdasarkan rapid test usai kerumunan didapat 2o orang reaktif. Setelah tes PCR, didapat 1 orang terkonfirmasi positif.

Menurut jaksa, perbuatan Rizieq memperberat kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat di Bogor. Bupati Bogor bahkan memperpanjang PSBB usai kerumunan itu. “Pihak yang bertanggung jawab adalah terdakwa selaku pemilik sekaligus pemimpin ponpes sekaligus orang yang menyelenggarakan,” kata jaksa. MHD*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.