NANGGUNG – Agenda Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Pongkor (Musrenpong) yang berlangsung Kamis (04/03/2021) kemarin di Hall Meetting Room Lantai 2 Hotel Ibis Sukaraja, Kota Bogor yang dihadiri 11 kepala Desa sekecamatan Nanggung, Inspektorat Kabupaten Bogor, para kepala Seksi Kecamatan Nanggung, yang digawangi PT. ANTAM (Tbk) UBPE Pongkor, mendapat acungan Jempol dan sorotan Positif Nurodin alias Jaro Peloy Politis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Nurodin yang hadir pada acara Rapat Musrenpong tersebut menilai, Musrenpong merupakan langkah tepat untuk saling menguatkan dan memadukan berbagai kepentingan. “Maka dari itu prinsip prinsip keterbukaan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas harus dijadikan landasan penting dalam pelaksanaan pembangunan,” katanya.
Menurut dia, dengan pentingnya kolaborasi sebagai kata kunci untuk langkah percepatan daya saing daerah, prinsip pembangunan bekelanjutan bagi dunia usaha terlebih yang mengelola sumber daya alam tidak hanya beroreintasi pada keuntungan yang berupa profit, dengan hadirnya perusahaan diharapkan mampu memberikan dampak untuk perbaikan kualitas hidup manusia yang menitik beratkan pada kelestarian sumber daya alam.
“Disini dibutuhkan kolaborasi untuk saling menguatkan satu pihak dengan pihak lainya. Agar tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” bebernya.
Agar diketahui Sambung Nurodin, bicara soal Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, merupakan sebuah mandatori dari UU nomor 40 tahun 2007, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup. “Dengan demikian model pendekatan CSR harus menitik beratkan pada hal hal yang bersifat strategis. Begitupun Dampak dari program ini diharapkan memiliki nilai manfaat yang berkelanjutan,” tegasnya.
Gagasan MUSRENPONG kata Politisi PKB yang akrab dipanggil Jaro Peloy, merupakan langkah tepat untuk saling menguatkan dan memadukan berbagai kepentingan. Maka prinsip prinsip keterbukaan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas harus dijadikan landasan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan.
“Forum Musrenpong ini sudah berjalan sejak tahun 2016 lalu, dimana pesertanya merupakan para pihak pemangku kepentingan di Kecamatan Nanggung, diantaranya Para Kepala Desa, Ketua BPD, Para Kades dan Muspika. Yang sering saya cermati disetiap pelaksanannya, sering muncul diskusi yang menarik bukan hanya soal CSR berkelanjutan tapi banyak ide ide cemerlang, bahkan pada kesempatan Musrenpong ke 6 kali ini, ajang musyawarah lebih digunakan sebagai moment oleh para kades dan BPD untuk menyampaikan berbagai persoalan di Kecamatan Nanggung,” imbuhnya.
Bahkan Hal hal yang menarik dan menjadi perhatian lanjut Nurodin, adalah soal kesehatan, lingkungan hidup yang berkaitan dengan sampah, hingga soal gedung sekolah didaerah yang rawan bencana, sampai soal pemberdayaan ekonomi dan agenda reforma agraria untuk meningkatkan produktifitas dan ketahanan pangan yang melingkupi 3 desa yaitu Cisarua, Curugbitung dan Nanggung. “Saya berharap para pihak yang terkait di dalam Forum Musrenpong ini bisa dapat terus meningkatkan kerjasamanya dengan baik,” tandasnya.
Ida Royani ketua BPD Desa Pangkal Jaya menyatakan, forum Musrenpong merupakan wadah yang dimiliki oleh 11 Desa di Kecamatan Nanggung yang di gawangi PT. ANTAM (Tbk) UBPE Pongkor untuk mengakomodir percepatan pembangunan diwilayah yang beberapa diantaranya belum terkomodir oleh Pemerintah. “Pentingnya Musrenpong bagi 11 desa di Nanggung adalah barometer keberhasilan pembangunan yang dicita-citakan bersama,” pungkasnya. JEF
