Jaro Peloy Nilai Pembangunan Jembatan Cidangdeur 2 Memanipulasi Bahan Material

Nurodin, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor. Firman | Pakar

PARUNGPANJANG – Pembangunan jembatan Cidangdeur 2 di Desa Dago, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor yang kembali hancur Diduga adanya kejanggalan.

Kejanggalan tersebut lantaran pihak penyedia jasa yang memenangkan tender tersebut membuat penawaran yang tidak sesuai hingga mencapai 20 persen. Hal tersebut berakibat penurunan spesifikasi bahan material hingga jembatan tersebut kembali hancur.

“Harus dilakukan pembenahan system, karena eksekusi pembangunan melalui mekanisme lelang, maka harus dapat dipastikan bahwa penyedia jasa yang memenangkan lelang betul-betul memiliki keseriusan dan kesiapan Sumber Daya Manusianya (SDM),” ungkap Nurodin, wakil ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor.

Ia melihat, dalam hasil lelang serta pembangunan tentunya adanya kejanggalan serta diduga ada pengurangan spek material, sehingga jembatan kembali rusak.

“Ya Betul saya melihat ada kejanggalan karena dari Rencana Anggaran atau Harga Perkiraan Sementara (HPS) itu ditemukan saat lelang yang memenangkan lelang itu menawar dengan harga turun diangka 15 sampai 20 persen dari HPS, maka hal ini sangat tidak masuk akal mengingat perencanaan kegiatan pembangunan sudah disusun perencanaannya secara matang melalui konsultan perencana dan menghasilkan dokumen Detil Engineering Design (DED),” ujar pentolan PKB ini.

Dengan penurunan harga yang dinilai tidak wajar, tentunya hal tersebut akan berdampak terhadap umur beton yang dinilai tidak akan berumur panjang. “Ya, mau tidak mau jika lelang dimenangkan oleh penyedia jasa sebesar 15 atau 20 persen maka ini bukan lagi efesiensi, Namun ini telah jauh dari idealnya dari perencanaan yang disusun oleh konsultan perencana,” paparnya.

Ia juga menyinggung kinerja anggota Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Kabupaten Bogor yang dinilai lalai dalam pengawasan terhadap pihak perusahaan kontruksi. “Ya terutama sistem Lelang dan pengadaan melaui UPPBJ harus bisa menjamin dan memastikan bahwa pemenang lelang harus betul-betul perusahaaan yang kredibel,” jelasnya.

Ia juga menilai, kinerja UPPBJ masih setengah-setengah sehingga tidak mementingkan asas pembangunan yang maksimal. “Juga tambahan lagi lelang diawal tahun mutlak harus dilakukan dan di daerah lain sudah menggunakan e-katalog untuk mengindari hal-hal yang tidak baik,” tuntasnya. FIR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.