CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor, mulai membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
Keempatnya yakni Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penanggulangan Penyakit Menular, Rencana Penanggulangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Reperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada 2024.
“Empat raperda ini sudah didistribusikan ke empat panitia khusus (Pansus) untuk dikaji. Saya minta ini diteliti dan dikaji dengan baik, agar nantinya aturan itu bisa berpihak sepenuhnya kepada masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, Senin (18/10/2021).
Rudy menilai, kajian yang baik dari Pansus DPRD akan menentukan sejauh mana kualitas aturan tersebut untuk kepentingan masyarakat. Terlebih, jika raperda itu sudah menjadi perda, maka harus mampu berperan sebagai produk hukum yang responsif.
Politisi Partai Gerindra tersebut mengingatkan, sifat responsif dalam peraturan daerah adalah melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.
Sehingga, sambungnya, produk hukum daerah itu harus dapat menunjukkan adanya keberpihakan terhadap masyarakat dengan tidak menimbulkan tekanan yang memberatkan masyarakat.
“Prinsipnya harus mengakomodir nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berpihak pada kebutuhan dan rasa keadilan,” tegas Rudy.
Sekedar informasi, empat pimpinan pansus yang sudah ditetapkan DPRD Kabupaten Bogor di antaranya Ahmad Tohawi sebagai Ketua Pansus Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sutisna sebagai Ketua Pansus Raperda Tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
Lalu untuk Pansus Raperda Tentang Rencana Penanggulangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diketuai Sastra Winara. Dan Pansus Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada 2024, diketuai oleh Usep Supratman. =MAM
