Inspektorat Periksa 129 Kepsek SD dan SMP Soal Kasus Penyelewengan Dana Bos ATK

Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, Sigit Wibowo. Age | Pakar

CIBINONG – Inspektorat Kabupaten Bogor menyebut ada sebanyak 129 kepala sekolah yang sedang diperiksa usai adanya temuan BPK (Badan pemeriksa Keuangan) soal penyelewengan Dana Bos (bantuan operasional sekolah).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, Sigit Wibowo bahwa awalnya kasus itu setelah adanya temuan BPK soal maladminiatrasi dana bos.

“Itu salah satu rekom yang dimunculkan oleh BPK dan sekarang sedang ditindak lanjuti Inspektorat karena terindikasi adanya mark up maladminiatrasi pembelanjaan dana bos tentang atk yang disinyalir sebanyak 129 guru,” katanya kepada PAKAR.

Ia menyebut bahwa 129 kepala sekolah tersebut terdiri dari jenjang SD dan SMP yang ada di Kabupaten Bogor yang sedang diperiksa oleh Inspektroat soal kasus penyelewengan dana Bos.

“Nah sekarang inspektorat/apip sendiri sedang menindak lanjuti temuan dari bpk. Ada
129 sample sekolah antara SD dan SMP, nah ini sedang ditindak lanjuti karena memang ada pengadaan belanja mekanisme sendiri di Dinas Pendidikan itu,” ungkapnya.

Ia mengaku belum dapat menyimpulkan berapa nilai dana bos yang diselewengkan oleh ratusan kepala sekolah tersebut.

“Kita belum bisa menyimpulkan berapa nilai penyelewengan itu karena sekarang masih dalam investigasi dan kalimat pungli itu salah satunya apakah ada kolaborasi atau tidak makanya ini harus ada diselidiki lebih lanjut lagi dan kita juga ingin tau sejauh mana keterlibatan kepala sekolah ini dalam kasus ini,” imbuhnya.

Pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bogor meminta Apip (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) atau Ispektorat untuk melakukan audit kepada ratusan kepala sekolah yang terindikasi praktik pungutan liar (pungli).

“Inspektorat Kabupaten Bogor akan melakukan audit investigasi, karena kami ingin mengetahui fakta yang sesungguhnya seperti apa terkait dugaan pungli yang dilakukan sejumlah Kepsek,” kata Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu kepada wartawan.

Ia menuturkan bahwa ada sekitar 129 sekolah yang terindikasi terjadi praktik pungli. Jika terbukti, mereka akan mendapat label tidak memiliki intergritas karena melanggar norma hukum maupun etika aparatur sipil negara (ASN).

“Ada 129 sekolah yang ada temuan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat, ini bukan karena orang lain tetapi karena ulah kita sendiri. Ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan, tetapi juga Camat sebagai pemimpin dan pembina di wilayah,” tuturnya.

Ia mengaku akibat temuan pungli dan lainnya, Pemkab Bogor untuk ketiga kalinya secara berturut-turut mendapatkan opini, predikat atau penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat.

“Apa kita nyaman dengan raihan predikat WDP? Oleh karena itu temuan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat ini harus ditindak lanjuti, dibedah dan dicari solusinya,” ungkapnya.

Pemberitaan sebelumnya, Sejumlah Pengamat menyoroti kasus temuan pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2023.

Sebab Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Jawa Barat yang paling banyak terjadi pungli berada dilingkungan sekolah dan didominasikan para kepala sekolah (Kepsek).

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi mengatakan bahwa ada beberapa pejabat yang nantinya dipanggil oleh soal pungutan liar yang menjadi temuan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

“Tak heran kalau ada pungli di lingkungan SD maupun SMP, SMA Negeri baik itu terkait Penerimaan Pendaftaran Didik Baru (PPDB), uang pembangunan pagar, uang study tour, cindera mata guru dan lainnya menjadi temuan BPK-RI,” katanya kepada wartawan.

Ia menuturkan bahwa penindakan atas dugaan pungli berupa pemanggilan para Kepsek dan selanjutnya diberikan sanksi apabila sudah terkonfirmasi.

“Kenapa harus menunggu jadi temuan BPK-RI lalu ditindak, dan tidak ada antisipasi sebelumnya oleh Bupati Bogor. Kenapa Pemkab Bogor atau dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak melakukan sosialisasi terkait apa itu Pungli,” tuturnya.

Ia juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor harus menjelaskan manfaat dan penggunaan dana biaya operasional sekolah (Bos) disatuan pendidikan.

“Dinas Pendidikan harus menjelaskan manfaat dan penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah dan orang tua murid hingga kesempatan terjadinya pungli menjadi sangat kecil,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor Rusliandy mengaku bersama Inspektorat akan mendalami peran terduga pelaku Pungli.

Jajarannya pun, siap melaksanakan sanksi yang diberikan oleh Inspektorat, Majelis Pertimbangan atau Ketua Timnya yaitu Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu.

“Kalau terbukti ada pelanggaran pasti bakal ada pemberian sanksi baik ringan maupun berat. Kami tak mau berasumsi, walaupun dugaan pungli ersebut karena telah masuk ke dalam LHP BPK-RI Perwakilan Jawa Barat,” pungkasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.