Inilah 5 Indikator Bantuan ke Warga Dicoret Oleh Kemensos

Petugas saat melakukan sosialisasi soal bantuan Kemensos kepada warga. (Ist)


CARINGIN- Penerima Bantuan Sosial (Bansos) akan secara otomatis di delete sistem Kementrian Sosial, jika dalam Kartu Keluarga (KK) masih tertera anggota keluarga yang pekerjaan sebagai PNS, karyawan penerima UMK, jamsostek dan terdaftar sebagai pengurus AHU kementrian hukum dan ham. Sehingga semua bantuan sosial akan secara otomatis terdelete sistem kementrian sosial.

Hal itu dikatakan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bogor Rahmat Mulyana. Menurut dia, Dinsos tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan, sehingga dalam penghapusan penerima Bansos dan melakukan penilaian kelayakan semuanya menjadi kewenangan kementrian sosial.


“Dinsos hanya mengusulkan sesuai usulan dari setiap desa kepada kementrian, Naaah setelah diusulkan dilakukan validasi dari kementrian untuk menentukan kelayakan penerima bansos,” kata Rahmat Mulyana kepada Pakar saat di temui Pakar saat menggelar diklat mitigasi Bencana di hotel Grand Pesona Caringin.


Dia menegaskan, banyaknya keluhan masyarakat yang tiba tiba bantuannya tidak menerima lagi bagi Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program bantuan lainnya. Bukan semata mata desa atau Dinsos yang melakukan penghapusan, akan tetapi sistem dari kementrian sosial yang secara otomatis melakukan penghapusan semua bantuan.


“Sistem dari kementrian sosial secara otomatis akan mendelet, apabila Dalam KK penerima bantuan tersebut terdapat salah satu anggota keluarganya yang bekerja sebagai PNS, Karyawan penerima upah UMP atau UMK, terdaftar sebagai penerima Jamsostek, dan salah satu anggota keluarga yang terdaftar dalam pengurus perusahaan di Kementrian kehakiman atau AHU,” ungkapnya.


Dia menjelaskan, saat ini tidak sedikit yang secara otomatis yang terdelet penerima bantuan sosial, akibat salah satu anggota keluarganya tercantum dalam KK yang dianggap sudah mampu dan memperoleh penghasilan. “Jadi ketika ada masyarakat yang tiba tiba tidak menerima bantuan dari biasanya, coba dilihat apakah ada keluarga yang memang masih tercantum sebagai PNS, penerima Jamsostek, atau karyawan yang menerima upah UMK atau UMP,” ujarnya.


Sementara itu Endih SPD, kepala Seksi perlindungan jaminan sosial masyarakat Dinsos Kabupaten Bogor menambahkan, pihaknya akan meminta semua pendamping PKH atau pendamping lainnya disetiap desa agar melakukan sosialisasi kepada KPM sehingga tidak menjadi pertanyaan disaat bantuannya tidak keluar. “Kami akan meminta semua Pendamping desa, agar mereka melakukan sosialisasi sehingga masyarakat paham penyebab dari tidak keluarnya bantuan tersebut,” ucapnya.


Endih juga meminta agar, para KPM yang tidak keluar bantuannya untuk memeriksa KK nya, sehingga bisa diketahui penyebabnya, agar tidak menyalahkan satu pihak disaat bantuan tidak keluar. “Jika memang, nanti ditemukan. Misalnya, dalam KK masih tercantum sebagai karyawan penerima UMP atau UMK karena dinilai sudah mendapat penghasilan. Ternyata sudah tidak lagi bekerja, itu masih bisa diusulkan kembali melalui desa dengan merubah status pekerjaan. Karena sistem di kemensos akan secara otomatis mendelete jika tidak dilakukan perubahan,” pungkasnya. UJG
 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.