BOGOR – Masih tertunggaknya pembayaran sejumlah Alat Kesehatan (Alkes) Rumah sakit Lapangan (RSL) Kota Bogor, sontak menjadi perhatian serius ketika operasional RSL sudah resmi dihentikan 18 April 2021 lalu. Terkait masalah itu, Pejabat Pembuat Komitmen RSL, Ari Priyono memberikan penjelasan soal belum dibayarkan nya Alkes sebesar Rp5, 6 Milyar dari total kebutuhan Alkes yang digunakan RSL sebesar Rp14,6 Miliar.
“Ini kan yang digunakan adalah dana siap pakai BNPB, biasanya digunakan dalam hal kedaruratan penagananan. Memang alkes Rp5,6 miliar belum dibayar, hal itupun kembali ke pemerintah pusatnya. Dari BNPB saat ini khusus dalam penanganan covid anggarannya memang belum tersedia, jadi ini bukan hanya kita di Kota Bogor saja, tetapi kota-kota lain yang kegiatan sejenis juga sama kondisinya,” jelas Ari kepada pakuanraya.com, Kamis (22/4/2021).
Ia membeberkan apabila nanti anggaran nya sudah ada dari BNPB, maka akan langsung di komunikasikan, tentunya Kota Bogor berbeda dengan kota lain, biar ada progres dalam hal pembayaran. Karena ini awalnya pakai APBN, jadi untuk penanganan apapun menggunakan APBN, tidak bisa dikaver oleh APBD. “Kalau kebijakan lain saya tidak berani menjawab, artinya karena ini komunikasi awal Pemkot dengan BNPB terkait penanganan covid, artinya skenario terburuk kita buat RSL artinya waktunya harus tepat sehingga bermanfaat,” ujarnya.
Lanjut Ari, sejak awal pihaknya sudah membuat daftar perencanaan anggaran untuk RSL, yakni awalnya Rp20 miliar, terkait dengan penanganan OTG yang rencananya digunakan untuk di hotel, tapi tidak jadi dilaksanakan, artinya RSL ini sudah diprediksi sekian kebutuhannya. Kembali kepada BNPB, karena BNPB sudah memberi uang muka, maka dilaksanakan untuk RSL.
“Persoalan Alkes ini sebenarnya tadinya bukan hutang, kita mengajukan perkiraan anggaran adalah sekian dan itu sudah disepakati bersama antara Pemkot dan BNPB, artinya komunikasi antara pemkot dan BNPB awal nya proposal dari Walikota ini sudah terkomunikasikan besaran nominlanya dan sudah ada kesepahamanan. Dari anggaran segitu BNPB baru mengalokasikan Rp19 miliar dan ini coba kita komunikasikan terus, sebelum penutupan kita sudah komunikasikan dan kita datang dan berkomunikasi dengan BNPB melalui by phone,” jelasnya.
Hingga saat ini, tambah Ari, pihak vendor Alkes yang belum dibayar itupun tidak menagih maupun keberatan soal belum dibayar, karena menunggu adanya bantuan dari pusat. Namun demikian, Ari juga mengungkapkan, belum ada kepastian dan kejelasan kapan Alkes milik para vendor itu akan dibayarkan. “Belum jelas sampai saat ini juga, kapan akan dibayarkan oleh pusat dan waktu pembayaran nya kapan. Kita masih terus berkomunikasi dengan pusat,” tutur mantan Kasie Angkutan Dishub Kota Bogor ini.
Terkait jaminan, ia juga menegaskan bahwa belum ada jaminan dari BNPB akan melunasi semua hitang Alkes ke vendor-vendor. “Dari bahasa sih insya allah, artinya langsung mengahadap pimpinan yang memang berwenang didalam penggunaan dana itu, karena di BNPB itu sudah membuat KAK berdasarkan rinciannya dalam penanganan covid. Mereka sudah merencakan jika anggarannya turun akan segera di realisasikan. Kami hanya diberi kabar saja nanti sudah ada kabar baik kami akan dikabari,” tandasnya. RIF
